Disarankan:
Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, melontarkan kritik terhadap Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Jawa Barat. Kritik itu dilontarkan secara terbuka dalam pembukaan Expo Pendidikan di Aula Dinas Pendidikan Ciamis, Rabu (18/6/2025).
CIAMIS, NewsTasikmalaya.com – Bupati Ciamis, Dr. H. Herdiat Sunarya, melontarkan kritik terhadap Kepala Kantor Cabang Dinas (KCD) Pendidikan Wilayah XIII Jawa Barat. Kritik itu dilontarkan secara terbuka dalam pembukaan Expo Pendidikan di Aula Dinas Pendidikan Ciamis, Rabu (18/6/2025).
Herdiat menilai Kepala KCD sulit diajak berkoordinasi, bahkan kerap mangkir dari undangan resmi yang dilayangkan baik oleh DPRD, Dinas Pendidikan, maupun langsung dari dirinya selaku kepala daerah.
“Sudah beberapa kali diundang, termasuk oleh DPRD, oleh Dinas Pendidikan, termasuk oleh Bupati sendiri, itu tidak pernah menghadiri. Jangan merasa karena orang provinsi gitu,” tegas Herdiat.
Menurut Herdiat, meskipun kewenangan sekolah menengah berada di bawah provinsi, Pemkab Ciamis tetap memiliki kepentingan besar karena peserta didik tinggal dan beraktivitas di wilayah kabupaten.
“Urusan kurikulum dan infrastruktur memang kewenangan provinsi, tapi siswa-siswanya tinggal di Ciamis. Pemerintah daerah berkepentingan agar pendidikan mereka berjalan baik,” ujarnya.
Tak hanya itu, Herdiat juga menyindir sikap tertutup Kepala KCD XIII yang dinilainya enggan menjalin komunikasi. “Kayaknya sudah tidak betah di Ciamis,” kata Herdiat.
Ia menekankan pentingnya komunikasi lintas instansi agar urusan pendidikan tak berjalan sendiri-sendiri. “Enggak bisa kita jalan sendiri-sendiri. Polisi, tentara, jaksa juga punya tugas masing-masing, tapi komunikasi dan koordinasi jalan,” ungkapnya.
Respons dari pihak KCD XIII pun terkesan normatif. Seorang staf analis pendidikan, Rebecca, hanya menyampaikan bahwa pihaknya akan meneruskan aspirasi Bupati ke atasannya.
Namun, respons ini dianggap tidak menyentuh persoalan utama yakni lemahnya kehadiran dan partisipasi KCD dalam berbagai agenda pendidikan daerah.
Masalah komunikasi ini bukan yang pertama. Tahun lalu, Kepala KCD XIII juga menjadi sorotan saat kisruh Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Dimana sejumlah pihak kesulitan mendapatkan klarifikasi dari pejabat bersangkutan.
Bahkan Ketua DPRD Ciamis pernah mengusulkan agar Kepala KCD dipindahkan dari wilayah Ciamis karena dinilai gagal membangun komunikasi dengan pemerintah daerah.
Situasi ini menandakan rapuhnya koordinasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten, yang berpotensi berdampak langsung pada kualitas layanan pendidikan di tingkat lokal.
Jika tidak segera dibenahi, dampaknya bisa dirasakan langsung oleh siswa-siswi di Ciamis yang justru menjadi tanggung jawab bersama.
