TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, menegaskan bahwa penanganan sampah dan kemiskinan harus menjadi prioritas utama (core) dalam pembangunan Kota Tasikmalaya. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri pertemuan bersama para pelaku Bank Sampah se-Kota Tasikmalaya di Pondok Hijau, Kecamatan Tamansari, Rabu (29/4/2026) siang.
Diky menilai, tanpa skala prioritas yang jelas, pembangunan kota tidak akan berjalan maksimal. Saat ini, Bank Sampah di Kota Tasikmalaya tercatat telah mampu mengelola sekitar 17 persen dari total produksi sampah harian secara mandiri.
"Penanganan sampah kita masih belum tuntas, ini yang utama. Saya berharap fokus pada masalah kemiskinan dan persampahan menjadi skala prioritas pembangunan. Kita sangat mengapresiasi pelaku Bank Sampah karena dengan kemandiriannya mereka telah banyak berkorban untuk mengurangi beban sampah kota," ujar Diky Candra.
Untuk memperkuat sistem tata kelola sampah, Diky mendorong segera direalisasikannya pembangunan Bank Sampah Umum. Ia mengungkapkan bahwa Detailed Engineering Design (DED) untuk proyek tersebut sudah tersedia dengan lokasi di wilayah Kecamatan Tamansari.
"DED-nya sudah ada, tinggal proses pembangunan saja. Kebutuhan anggarannya sekitar Rp1 miliar lebih. Jika anggaran di tingkat kota terbatas, kami akan berikhtiar mengajukan bantuan ke Pemerintah Provinsi maupun Pusat. Ini bukan kepentingan kelompok, tapi kepentingan seluruh warga," tegas Diky.
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja para relawan lingkungan, Diky juga berencana memberikan reward formal berupa undangan resmi pada apel gabungan Pemkot Tasikmalaya untuk mengakui keberadaan dan kontribusi mereka secara luas.
Penyuluh Lingkungan Hidup Ahli Muda dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya, Dewi Nusarini, menyebutkan bahwa saat ini terdapat 120 unit Bank Sampah yang tersebar di 10 kecamatan. Namun, hanya 70 unit yang baru dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) berdasarkan evaluasi kinerja.
"Kami tidak hanya melihat pembentukannya saja, tapi konsistensi kinerjanya minimal selama enam bulan. Bank sampah yang aktif dan terdaftar berhak mendapatkan berbagai bantuan stimulan," jelas Dewi.
Dewi mencontohkan, pada tahun-tahun sebelumnya, bantuan yang diberikan meliputi bangunan gudang hingga alat biopori. "Tahun 2025 lalu, kami menitipkan bantuan 10 biopori per kelurahan yang diprioritaskan untuk dikelola oleh Bank Sampah setempat agar pengelolaan sampah organik di tingkat rumah tangga semakin optimal," pungkasnya.