Janji Tinggi Banjar Masagi, Tapi Minim Strategi

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Di bawah gemerlap sorotan lampu debat publik yang digelar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjar di Gedung Banjar Idaman (GBI) beberapa waktu lalu, Sudarsono mengumandangkan janji lantang "100 hari kerja, kita akan mulai dengan Kartu Berdaya.”

Sorakan para pendukung mengiringi janji itu, seolah menjadi mimpi kolektif masyarakat menuju visi Banjar Berdaya dan Banjar Masagi, Banjar yang Maju, Adil, Sejahtera, Agamis, dan Inovatif. Janji besar itu dimulai dari pemberdayaan masyarakat melalui Kartu Berdaya.

“Kartu ini akan diberikan kepada warga pra-sejahtera, menyasar bidang pendidikan, beasiswa, anak yatim, dan pelaku UMKM,” ujar Sudarsono kala itu.

Namun kini, menjelang tenggat 100 hari kerja, optimisme masyarakat berubah menjadi kekecewaan. "Banjar tak berdaya," sindir warga dalam percakapan sehari-hari.

Kartu Berdaya: Harapan atau Alat Propaganda?

Program unggulan tersebut kini menuai kebingungan. Banyak warga yang telah menerima kartu malah diminta mengumpulkannya kembali, tanpa kejelasan status.

“Saya nggak tahu apa-apa soal Kartu Berdaya. Tapi katanya yang sudah dapat sekarang harus dikumpulkan lagi,” kata Aep, warga Kelurahan Banjar.

Ketua RW 12 Kelurahan Hegarsari, Chevi, mengatakan pihaknya tengah menginventarisasi kartu yang tersebar. Lurah Hegarsari, Angga Tri Permana, menyebut saat ini program masih dalam tahap pemadanan data.

“Sekitar 1.300 kartu sudah terkumpul. Tapi belum ada kejelasan soal data. Nantinya akan diserahkan lagi ke bagian Tapem,” ujar Angga.

Dari Janji ke Demonstrasi

Kekecewaan warga akhirnya memuncak dalam bentuk demonstrasi. Puluhan buruh menggelar aksi di Bale Kota Banjar pada Jumat (23/5), mempertanyakan capaian nyata dari program 100 hari kerja Sudarsono-Supriana.

Spanduk bertuliskan “Kerja Nyata, Bukan Omon-Omon” dibentangkan sebagai bentuk sindiran tajam. Koordinator aksi, Toni Rustaman, dengan lantang menyuarakan keresahan masyarakat.

“Kami bertanya pada warga, apa manfaat Kartu Berdaya? Jawaban mereka: ‘Kami tidak berdaya dengan kartu ini’,” ucap Toni.

Retorika Tinggi, Strategi Rendah

Pengamat kebijakan publik Kota Banjar, Nugia, menilai pemerintahan Sudarsono-Supriana lemah dalam strategi konkret.

“Janjinya tinggi, tapi minim strategi. Sampai saat ini belum terlihat gebrakan nyata yang sejalan dengan visi mereka,” tegasnya.

Alih-alih menginspirasi kepercayaan publik, program Kartu Berdaya justru memperkuat kesan lemahnya perencanaan dan manajemen. Retorika tanpa eksekusi menjadikan program ini hanya sebatas slogan politik.

Pemerintah menyatakan mereka masih berusaha memenuhi janji-janji tersebut. Namun, bagi masyarakat, kalimat itu terdengar sebagai dalih yang mengikis kredibilitas.

“Pertanyaan kami, apakah Kartu Berdaya hanyalah alat politik semata, atau masih ada harapan agar Banjar benar-benar berdaya?” tutup Nugia.