Pemkab Ciamis Matangkan Persiapan Pilkades Digital 13 Desember 2026, Coblos Surat Suara Diganti Sentuh Layar Tablet

CIAMIS, NewsTasikmalaya.com — Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis mulai mematangkan persiapan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) serentak berbasis digital yang dijadwalkan berlangsung pada 13 Desember 2026. Melalui inovasi sistem elektronik ini, masyarakat pemilih tidak lagi menggunakan surat suara maupun mencoblos, melainkan cukup menyentuh layar perangkat tablet untuk menentukan calon kepala desa pilihannya.

Langkah persiapan tersebut digulirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Ciamis melalui agenda sosialisasi serta simulasi penggunaan perangkat Pilkades digital di Gedung Kesenian Ciamis, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan ini menjadi tahapan awal pengenalan teknologi pemungutan suara elektronik (e-voting) kepada seluruh pemangku kepentingan penyelenggara Pilkades. Peserta sosialisasi mencakup jajaran Komisi A DPRD Ciamis, para camat, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), ketua panitia Pilkades tingkat desa, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), hingga panitia tingkat kabupaten.

Kepala DPMD Kabupaten Ciamis, Asep Khalid Fajari, menjelaskan bahwa prinsip dasar Pilkades digital tidak jauh berbeda dengan mekanisme pemilihan konvensional. Perbedaan mendasar hanya terletak pada tata cara masyarakat memberikan hak pilih di bilik suara.

"Pada dasarnya Pilkades digital ini sama dengan Pilkades konvensional. Cuma yang membedakannya sekarang tidak ada pencoblosan kartu suara, tetapi kita lebih ke menyentuh langsung dari tablet. Kita hanya menyentuh langsung untuk memilih siapa yang akan kita pilih," ujar Asep, Jumat (13/11/2026).

Dalam alur pemungutan suara tersebut, pemilih cukup mengetuk gambar atau nama calon pilihannya pada layar tablet yang tersedia. Seusai proses pemilihan rampung, sistem akan secara otomatis menerbitkan kode batang (barcode) sebagai tanda bukti bahwa pemilih telah menyalurkan hak suaranya.

Teknologi ini juga dirancang agar perolehan suara setiap kandidat tercatat dan terakumulasi secara real-time. Dengan begitu, jajaran panitia tidak perlu lagi melakukan penghitungan suara secara manual setelah bilik suara ditutup, karena hasil perolehan suara masing-masing calon langsung terekapitulasi dalam sistem di perangkat tablet.

"Ketika selesai, itu sudah terakumulasi siapa yang mendapatkan suara. A, B, C, D-nya semuanya sudah terakumulasi di rekapitulasi yang ada di tablet," kata Asep.

Siapkan Sosialisasi Lanjutan, Video Panduan, hingga Pengamanan Hukum

Kendati telah memperkenalkan perangkat keras dan alur pemungutan suara, DPMD Ciamis masih akan menggelar tahapan pendalaman teknis. Asep menyebutkan pihaknya telah menjadwalkan empat hingga lima kali agenda sosialisasi lanjutan guna membekali pemahaman teknis para panitia penyelenggara.

Materi pendalaman akan mengupas tuntas aspek operasional, mulai dari prosedur unggah data pemilih ke perangkat tablet hingga simulasi pemungutan suara digital. DPMD juga tengah merampungkan video panduan simulasi yang nantinya menjadi rujukan bagi panitia di tingkat desa agar dapat meneruskan edukasi serupa kepada masyarakat luas.

"Harapan saya, panitia yang kita undang saat ini bisa menyosialisasikan lagi kepada masyarakat secara umum, sehingga masyarakat akan paham," ucapnya.

Menyikapi potensi timbulnya sengketa maupun dugaan pelanggaran dalam pelaksanaan Pilkades digital, Asep menegaskan bahwa pemerintah daerah turut menggandeng bagian hukum serta aparat penegak hukum (APH) guna mengawal jalur penyelesaian sesuai koridor aturan yang berlaku.

Menurutnya, sistem penerbitan barcode pascapemilihan memiliki fungsi ganda sebagai alat audit dan pembuktian digital yang akurat apabila terjadi perselisihan hasil suara.

"Ketika hak suaranya ada 300, barcode-nya 300. Ketika yang mendapatkan 20, ternyata di barcode-nya juga sudah ada 20. Itu sebagai bukti nanti apabila memang sudah masuk ke ranah pengadilan," jelasnya.

Penerapan Pilkades berbasis digital di Kabupaten Ciamis merupakan wujud adaptasi tata kelola pemerintahan desa terhadap kemajuan teknologi informasi sekaligus tindak lanjut atas instruksi Gubernur Jawa Barat. Asep menargetkan seluruh rangkaian pesta demokrasi tingkat desa pada 13 Desember 2026 dapat terlaksana secara efektif, efisien, dan kondusif.

"Saya berharap pada tanggal 13 Desember 2026 Pilkades serentak ini bisa berjalan dengan lancar, bisa berjalan dengan sukses tanpa ekses," tuturnya.