Disarankan:
Dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pasundan di Kota Banjar, Jawa Barat, menghadapi persoalan serius terkait tunggakan biaya pendidikan yang ditinggalkan para lulusannya. Total tunggakan di SMK Pasundan 1 dan 2 Banjar mencapai Rp861 juta, menyebabkan ratusan ijazah masih tertahan.
BANJAR, NewsTasikmalaya.com - Dua Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Pasundan di Kota Banjar, Jawa Barat, menghadapi persoalan serius terkait tunggakan biaya pendidikan yang ditinggalkan para lulusannya. Total tunggakan di SMK Pasundan 1 dan 2 Banjar mencapai Rp861 juta, menyebabkan ratusan ijazah masih tertahan.
Kondisi ini menjadi dilema bagi pihak sekolah swasta, terutama setelah Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menginstruksikan agar ijazah alumni segera diserahkan.
Kepala SMK Pasundan 1 Banjar, Suryatini, mengungkapkan bahwa di sekolahnya terdapat tunggakan sebesar Rp475 juta dengan 323 ijazah yang belum diserahkan sejak tahun 2011 hingga 2014.
“Kami sangat berharap ada solusi agar ijazah bisa diberikan kepada siswa tanpa mengabaikan tanggung jawab keuangan sekolah,” ujarnya, Jumat (31/1/2025).
Sementara itu, Kepala SMK Pasundan 2 Banjar, Mahrur, menjelaskan bahwa di sekolahnya ada tunggakan siswa sebesar Rp386 juta lebih, dengan 249 ijazah belum diserahkan sejak tahun 2001 hingga 2024.
“Berbeda dengan sekolah negeri, bagi sekolah swasta ini menjadi dilema. Tunggakan ini sangat berpengaruh terhadap operasional sekolah, termasuk pembayaran gaji guru honorer,” ungkapnya.
Meski menghadapi kendala, kedua sekolah telah menyerahkan data jumlah ijazah tertahan dan total tunggakan siswa kepada Kantor Cabang Dinas (KCD) 13.
Menanggapi persoalan ini, Gubernur Jawa Barat terpilih, Dedi Mulyadi, menegaskan bahwa pemerintah provinsi siap bertanggung jawab dalam menyelesaikan tunggakan yang menghambat penyerahan ijazah siswa di sekolah swasta.
"Saya pastikan, sekolah-sekolah swasta di Jawa Barat, baik SMA, SMK, maupun Madrasah Aliyah, akan mendapatkan bantuan operasional dari pemerintah provinsi dengan total hampir Rp600 miliar per tahun," ujar Dedi dalam unggahan video di akun Instagram pribadinya, @kangdedimulyadi.
Dedi menambahkan bahwa apabila ada sekolah swasta yang belum mendapatkan bantuan tersebut, pemerintah akan menghitung besaran tunggakan siswa dan menanggungnya.
"Jika bantuan Rp600 miliar itu belum cukup untuk mengatasi tunggakan, maka kami akan mencari solusi bersama. Saya tegaskan sekali lagi, pemerintah akan membayarnya dalam bentuk hibah atau bantuan operasional," tegasnya.
Pernyataan ini memberikan harapan bagi sekolah swasta, termasuk SMK Pasundan di Kota Banjar, agar ijazah siswa dapat segera diserahkan tanpa mengganggu keberlangsungan operasional sekolah.
