Anggaran Terbatas, BPBD Kota Tasikmalaya Suarakan Urgensi Truk Tangga Pemadam untuk Gedung Bertingkat

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektoral RKPD 2027 di Markas Damkar, Jalan Ir. H. Juanda, Senin (2/3/2026) pagi. Dalam agenda tersebut, isu keterbatasan anggaran dan urgensi peremajaan armada pemadam kebakaran menjadi sorotan utama.

Kegiatan dibuka langsung oleh Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, didampingi Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya H. Yadi Mulyadi, Plt Kalak BPBD Hanafi, serta jajaran kepala OPD dan camat.

Plt Kalak BPBD Kota Tasikmalaya, Hanafi, mengungkapkan kekhawatirannya terkait kemampuan armada Damkar saat ini dalam menghadapi risiko kebakaran di gedung bertingkat. Ia menegaskan, Kota Tasikmalaya sangat membutuhkan unit Fire Ladder (truk tangga) mengingat semakin banyaknya bangunan berlantai 4 hingga 5 di wilayah perkotaan.

"Cita-cita kami di 2027 adalah memiliki kendaraan pemadam yang sesuai standar perkotaan. Saat ini gedung bertingkat sudah banyak, kalau terjadi kebakaran di lantai atas dan kita tidak punya unit tangga, kita hanya bisa berdoa saja," ujar Hanafi blak-blakan.

BPBD mengusulkan pengadaan unit strategis seperti Thannoz Fire Ladder 24 meter kapasitas 2.500 liter dan Thannoz Fire Truck 500 liter double cabin. Namun, Hanafi menilai usulan ini sulit terwujud jika pagu anggaran 2027 tetap disamakan dengan tahun 2026, yakni sebesar Rp 8.621.871.605.

Adapun rincian anggaran Rp 8,6 miliar pada tahun berjalan (2026) meliputi:

 * Rp 6,6 Miliar: Program penunjang urusan pemerintahan daerah.

 * Rp 1,3 Miliar: Program penanggulangan bencana.

 * Rp 900 Juta: Program pencegahan, penanggulangan, dan penyelamatan kebakaran/non-kebakaran.

Menanggapi keluhan tersebut, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra menyatakan bahwa usulan tersebut nantinya akan dikaji lebih dalam oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Ia belum bisa menjanjikan penambahan anggaran secara instan karena bergantung pada kemampuan dan pengelolaan fiskal daerah.

"Belum bisa memprediksi, karena ini kembali kepada kejelian dan kemampuan pengelolaan anggaran di tingkat pimpinan TAPD nantinya," jelas Diky.

Terkait opsi penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta untuk menambal kekurangan anggaran pengadaan alat berat, Diky mengaku tantangannya cukup besar di tengah kondisi ekonomi saat ini.

"Potensi CSR tetap ada, tapi terjadi penurunan yang luar biasa. Apakah bisa untuk (pengadaan unit) sampai Rp 3 miliar? Saya belum bisa katakan ya atau tidak, tapi akan saya coba upayakan," pungkasnya.

Indikator Kinerja Utama BPBD 2027

Selain persoalan armada, Musrenbang ini menetapkan tiga sasaran utama:

 * Meningkatnya tata kelola pemerintahan pada BPBD.

 * Meningkatnya kapasitas daerah dalam manajemen risiko bencana (Indeks Ketahanan Daerah).

 * Meningkatnya pelayanan pencegahan dan penanggulangan kebakaran sesuai response time.