Disarankan:
Setelah bertahun-tahun menanti, ribuan guru dan tenaga kependidikan honorer di Kabupaten Ciamis akhirnya mulai merasakan buah dari perjuangan panjang mereka.
CIAMIS, NewsTasikmalaya.com – Setelah bertahun-tahun menanti, ribuan guru dan tenaga kependidikan honorer di Kabupaten Ciamis akhirnya mulai merasakan buah dari perjuangan panjang mereka.
Pemerintah Kabupaten Ciamis mengumumkan rencana pencairan insentif tambahan sebesar Rp700 ribu per bulan, yang akan mulai diberikan pada Juli 2025 mendatang.
Kebijakan ini menjadi titik terang dalam pertemuan antara Forum Guru dan Tenaga Kependidikan Honorer Kabupaten Ciamis dengan jajaran Pemda, yang digelar di Aula Sekretariat Daerah pada Senin (14/4/2025).
Salah satu sosok yang vokal dalam perjuangan ini, Indah Mustika, yang telah mengabdi selama 16 tahun di SMPN 2 Rajadesa, menyampaikan rasa syukurnya atas perhatian yang kini diberikan pemerintah.
"Ini bukan sekadar tambahan uang, tapi bentuk penghargaan terhadap dedikasi kami. Setelah sekian lama berjuang, akhirnya ada pengakuan nyata dari pemerintah," ujar Indah yang juga merupakan Koordinator Forum Honorer Ciamis.
Indah juga mengingatkan soal amanat Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, Pasal 66, yang mengharuskan status tenaga honorer diselesaikan paling lambat akhir Desember 2024. Namun, kenyataannya, hingga memasuki 2025, sekitar 4.000 honorer di Ciamis masih belum mendapat kejelasan status kepegawaiannya.
Bupati Ciamis Herdiat Sunarya, dalam tanggapannya menegaskan bahwa kendala utama bukan pada kemauan, tetapi pada kemampuan anggaran daerah.
“Kami sangat memahami kondisi para honorer. Mereka sudah lama mengabdi dengan gaji yang jauh dari layak, ada yang hanya menerima Rp300 ribu per bulan. Kini, dengan tambahan insentif, setidaknya mereka bisa menerima sekitar Rp1 juta. Meski belum ideal, ini bukti komitmen kami,” jelas Herdiat.
Ia juga menyampaikan bahwa Pemda terus berupaya membuka formasi ASN dan PPPK untuk memenuhi kebutuhan sekitar 1.400 guru di daerah tersebut. Menurutnya, koordinasi dengan pemerintah pusat terus dilakukan agar kebijakan nasional bisa disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
Langkah ini disambut optimis oleh para tenaga honorer, yang berharap perhatian ini berlanjut ke pengangkatan formal dan peningkatan kesejahteraan yang lebih merata di masa depan.
