Buka Musrenbang Perwaskim, Diky Candra Desak Pembentukan Komisi Irigasi untuk Tertibkan Bangunan Liar

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra, secara resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Sektoral Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perwaskim) untuk RKPD Tahun 2026. Kegiatan ini berlangsung di Aula Dinas PUTR Kota Tasikmalaya, Kamis (26/2/2026).

Acara tersebut dihadiri oleh Ketua Komisi III DPRD Kota Tasikmalaya, jajaran kepala OPD, Camat, delegasi LPM, serta tamu undangan lainnya.

Dalam laporannya, Sekretaris Dinas Perwaskim Kota Tasikmalaya, Andri Dwi Fajar, memaparkan tiga fokus utama kinerja untuk rencana pembangunan mendatang. "Kita berfokus pada penataan kawasan kumuh, penyerahan fasilitas umum perumahan, dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH)," ujar Andri.

Andri mengungkapkan bahwa berdasarkan data saat ini, tersebar 122 hektare kawasan kumuh di 10 kecamatan di Kota Tasikmalaya yang memerlukan penanganan serius serta bantuan RTLH.

Selain itu, ia menyoroti masalah aset perumahan. Tercatat masih ada 222 perumahan yang belum menyerahkan fasilitas umum (fasum) mereka kepada pemerintah daerah. Hingga kini, baru 97 fasum yang resmi diserahterimakan.

"Kendalanya terkait persyaratan teknis. Namun, penataan kawasan kumuh dan perbaikan RTLH akan terus kami lakukan sebagai upaya meningkatkan kualitas hidup masyarakat agar lebih sejahtera," tegas Andri.

Di sisi lain, Wakil Wali Kota Diky Candra memberikan sorotan tajam terhadap maraknya bangunan rumah yang berdiri di atas sungai atau saluran irigasi. Ia menegaskan bahwa praktik tersebut tidak boleh lagi terjadi di bawah kepemimpinannya bersama Wali Kota Viman Alfarizi.

"Harapan saya tegas, di grup eselon 2 pun sudah saya sampaikan. Di era Viman-Diky, jangan lagi ada yang seperti itu (rumah di atas sungai)," tegas Diky.

Guna mengatasi persoalan tersebut secara permanen, Diky mendesak segera dibentuknya Komisi Irigasi di bawah koordinasi Bapelitbangda. Komisi ini nantinya akan diisi oleh berbagai pemangku kepentingan (stakeholders) dari dinas terkait.

"Harus segera dibuatkan Komisi Irigasi di Kota Tasikmalaya. Tujuannya agar jika ada indikasi alih fungsi lahan dan pelanggaran lainnya, bisa terkontrol dengan baik. Saya sudah mengusulkan kepada para stakeholders untuk segera mengkaji hal ini sesuai amanat undang-undang, karena potensi permasalahan yang ditimbulkan cukup luas," pungkasnya.