Disarankan:
Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan tanggapi santai gugatan PTUN terkait SK pengangkatan Dewas RSUD dr. Soekardjo yang dilayangkan warganya, Selasa (10/11/2026).
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com — Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, digugat secara resmi ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) oleh seorang warga Tasikmalaya bernama Taufiq Rahman. Gugatan hukum tersebut dilayangkan terkait polemik kebijakan pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD dr. Soekardjo.
Gugatan administrasi pemerintahan ini telah didaftarkan ke meja hijau pada Kamis pekan lalu. Pihak penggugat, Taufiq, menilai bahwa proses dan mekanisme penerbitan Surat Keputusan (SK) pengangkatan Dewas tersebut sarat akan cacat prosedur, cacat substansi, hingga cacat kewenangan.
"Seperti yang sudah ya sampaikan di DPRD Kota Tasikmalaya sebelumnya. Ada dugaan kesalahan sejak awal SK Wali Kota Nomor 500/Kep. 810-Ek/2026 itu," kata Taufiq, Senin (9/11/2026).
Menurut Taufiq, regulasi mengenai komposisi pengisian keanggotaan Dewas sudah diatur secara terperinci, yakni mencakup unsur pejabat yang membidangi keuangan, unsur pejabat yang membidangi kesehatan, serta satu orang dari unsur tenaga profesional.
Namun, komposisi pejabat yang dilantik dinilai janggal. Dalam susunan tersebut, Asep Maman Permana menduduki unsur profesional, dr. Eko mengisi unsur kesehatan, dan Demi Rahayu mewakili unsur keuangan.
Selain itu, kejanggalan lain disinyalir muncul dari hasil uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) peserta seleksi yang tidak pernah dipublikasikan secara transparan kepada masyarakat. Taufiq, yang memiliki latar belakang sebagai mantan tim hukum RSUD dr. Soekardjo, juga menyoroti adanya dugaan pelanggaran asas bebas konflik kepentingan (conflict of interest).
Ia membeberkan bahwa Asep Goparullah bertindak sebagai ketua tim pengkaji sekaligus pihak pemberi rekomendasi kepada Wali Kota, padahal secara administratif yang bersangkutan masih berstatus sebagai anggota Dewas aktif di RSUD dr. Soekardjo.
"Sementara Asda III yaitu Asep Maman Permana menjadi anggota tim pengkaji, yang menilai, mengkaji, dan merekomendasikan untuk memilih dirinya sendiri," jelas Taufiq.
Ia mengingatkan bahwa posisi Dewas memiliki peran vital, bukan sekadar jabatan seremonial. Selain menjalankan fungsi pengawasan operasional, Dewas turut mengesahkan Rencana Bisnis Anggaran (RBA) rumah sakit. Apabila legalitas pengangkatannya bermasalah, tata kelola manajemen rumah sakit dikhawatirkan ikut terdampak buruk.
"Gugatan PTUN ini sebagai pengungat, ada aturan yang harus dipatuhi penyelenggara pemerintah. Karena pelayanan kesehatan masyarakat juga akan berdampak," tegasnya.
Dalam materi petitum gugatannya, pihak penggugat meminta majelis hakim PTUN untuk membatalkan SK Wali Kota secara keseluruhan sekaligus mewajibkan Wali Kota untuk menggelar ulang proses seleksi Dewas dari awal.
"Isi gugatan salah satunya pembatalan SK secara keseluruhan dan mewajibkan wali kota untuk mengulangi proses seleksi dari awal," ucapnya.
Berdasarkan jadwal, sidang pemeriksaan persiapan atas gugatan ini diagendakan akan mulai digelar pada Kamis, 12 November 2026.
Tanggapan Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan: Hargai Proses Hukum dan Nilai Kebijakan Sudah Sesuai Tahapan
Menanggapi langkah hukum yang dilayangkan oleh Taufiq Rahman tersebut, Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, memberikan respons terbuka dan menyatakan menghargai hak konstitusional setiap warga negara untuk menempuh jalur hukum.
"Sebagai yang digugat, kan menjalani proses yang baik ya. Kita lihat saja uji materil segala macamnya berdasarkan aturan yang berlaku," kata Viman saat ditemui di Taman Makam Pahlawan (TMP), Selasa (10/11/2026).
Viman mengaku tetap optimistis bahwa keputusan pengangkatan yang telah diambil jajaran Pemerintah Kota Tasikmalaya sudah berada di jalur yang benar serta merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kendati demikian, ia bersikap terbuka apabila terdapat ruang koreksi melalui mekanisme persidangan.
"Ini kan proses hukum bukan sebuah kesalahan atau tabu ya. Karena kita juga pemerintag atau semua elemen kan ya bukan malaikat pasti ada kekurangan. Kita lihat proses hukumnya, proses persidangannya seperti apa. Itu aja. Tapi saya rasa sudah dengan proses tahapan yang betul," tegasnya.
Disinggung mengenai kesiapan pemerintah daerah dalam menghadapi gugatan di persidangan PTUN, Viman menyebutkan bahwa pihaknya telah mempersiapkan tim hukum secara terstruktur dan tersistematis.
"Ya seperti yang biasa prosesnya, dan juga yang menghadapinya sudah tersistematis ya," pungkasnya.
