Disarankan:
Kejaksaan Negeri Kota Banjar berhasil melakukan penyelamatan dan pemulihan keuangan negara serta daerah dengan nilai lebih dari Rp500 juta.
BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar berhasil menyelamatkan keuangan negara dan mengungkap perkara perdata yang melibatkan pihak swasta.
Kepala Kejaksaan Negeri Kota Banjar Dr. Erianto N menegaskan, Kejari akan terus mengoptimalkan penegakan hukum serta penyelamatan dan pemulihan keuangan negara maupun daerah.
“Kejaksaan Negeri Kota Banjar akan terus mengoptimalkan penegakan hukum, sekaligus meningkatkan upaya penyelamatan dan pemulihan keuangan negara maupun daerah,” tegas Dr. Erianto pada Senin (9/11/2026).
Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Banjar berhasil menyelamatkan keuangan negara sebesar Rp454.293.600 dari pengembalian dana PT AGP terkait pengadaan jasa tenaga satuan pengamanan di Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy periode 2024-2026.
Pengembalian uang tersebut diserahkan langsung perwakilan PT AGP berinisial A.S. kepada Kepala Kejari Kota Banjar, Dr. Erianto N, di kantor Kejari Banjar, Senin (9/11/2026). Penyerahan disaksikan perwakilan BBWS Citanduy, Dwi Purnomo.
Selain pengembalian uang dari PT. AGP, Kejari Kota Banjar juga menerima pengembalian sekitar Rp24 juta dari kegiatan penyediaan jasa keamanan di kantor pemerintah lainnya.
Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejari Banjar, Budi Prakoso, mengatakan penyelamatan keuangan negara menjadi salah satu prioritas penegakan hukum.
"Penyelamatan keuangan negara ini menjadi wujud nyata kontribusi Kejaksaan Negeri Kota Banjar dalam menjaga keuangan negara serta mendukung tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel," kata Budi.
Sementara, Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Datun), Kejari Banjar juga membantu BPKPD Kota Banjar menagih kekurangan pembayaran pajak.
Dari objek pajak restoran berinisial S, berhasil ditagih kekurangan pembayaran Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sebesar Rp35.760.758. Pembayaran telah berjalan dan ditargetkan berlanjut hingga akhir Desember 2026.
Tim Datun juga menindaklanjuti temuan BPK terkait kekurangan pembayaran pajak reklame PT KAMI sebesar Rp186.638.750. Setelah beberapa kali pertemuan, perusahaan tersebut bersedia melunasi kewajibannya melalui dua tahap pembayaran dalam lima bulan ke depan.
Kejari Kota Banjar juga meminta dukungan masyarakat untuk bersama-sama mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
