Ikuti Kami :

Disarankan:

DPRD Kota Banjar Desak Dinas Kesehatan Evaluasi Layanan Publik Usai Kasus Ambulans

Selasa, 30 September 2025 | 13:28 WIB
Watermark
DPRD Kota Banjar Desak Dinas Kesehatan Evaluasi Layanan Publik Usai Kasus Ambulans. Foto: NewsTasikmalaya.com/Martin

Komisi II DPRD Kota Banjar melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota Banjar untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan, menyusul insiden penolakan peminjaman ambulans di Puskesmas Banjar II.

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Komisi II DPRD Kota Banjar melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Kota Banjar untuk meminta evaluasi menyeluruh terhadap pelayanan kesehatan, menyusul insiden penolakan peminjaman ambulans di Puskesmas Banjar II.

Kasus ini mencuat setelah seorang warga mengaku ditolak saat hendak meminjam ambulans untuk keperluan non-rujukan medis. Penolakan tersebut disebut sebagai bentuk kepatuhan terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP), yang mengatur penggunaan ambulans hanya untuk pasien rujukan formal.

Ketua Komisi II DPRD Kota Banjar, Rossi Hernawati, menilai kejadian ini mencerminkan perlunya peninjauan ulang SOP yang berlaku.

“Kami menerima banyak aspirasi masyarakat yang kecewa. SOP memang penting, tetapi harus ada ruang untuk kondisi darurat yang tidak tercakup dalam aturan baku,” ujar Rossi, Senin (30/9/2025).

Dalam pertemuan tersebut, DPRD menyoroti beberapa kelemahan implementasi SOP, di antaranya belum adanya klausul khusus untuk kondisi darurat non-medis dan minimnya mekanisme komunikasi cepat antara petugas kesehatan dan keluarga pasien.

“Akibat belum adanya klausul khusus, masyarakat merasa pelayanan kesehatan belum sepenuhnya berpihak pada kebutuhan riil di lapangan,” lanjutnya.

Sebagai langkah perbaikan, Rossi mengusulkan beberapa poin penting, antara lain:

1. Revisi SOP dengan menambahkan pasal khusus untuk kondisi darurat non-medis.

2. Pelatihan empati serta penilaian sosial bagi petugas kesehatan.

3. Sosialisasi SOP secara terbuka kepada masyarakat agar tidak terjadi miskomunikasi.

4. Kolaborasi dengan komunitas lokal untuk penyediaan transportasi darurat alternatif.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjar, Saeffudin, membenarkan adanya permintaan evaluasi dari DPRD.

“Kami diminta untuk mengevaluasi pelayanan mulai dari puskesmas, BPJS, hingga dapur MBG. Aspirasi masyarakat menjadi masukan penting bagi kami untuk memperbaiki sistem yang ada,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa Dinas Kesehatan berkomitmen meningkatkan kualitas layanan dan memastikan kebutuhan masyarakat, terutama dalam situasi darurat, dapat lebih terakomodasi.

“Ini akan menjadi misi kami untuk terus berupaya memperbaiki kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat,” tegas Saeffudin.

Dilarang menyalin atau menayangkan ulang isi artikel ini, baik sebagian maupun seluruhnya, untuk konten media sosial komersial maupun media lainnya tanpa persetujuan redaksi NewsTasikmalaya.com.
Editor
Konten berikut adalah iklan platform MGID. Newstasikmalaya.com tidak terkait dengan materi konten ini.
Link Disalin
advertisement