HMI Tasikmalaya Beri Kartu Kuning ke Wali Kota Viman Alfarizi, Soroti Anggaran Laundry Pejabat

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com — Ratusan kader Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Kota Tasikmalaya menggelar aksi unjuk rasa besar-besaran di depan Kantor Bale Kota Tasikmalaya pada Senin (8/6/2026) siang. Aksi yang mengkritisi sejumlah kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya ini sempat diwarnai kericuhan dan aksi saling dorong antara mahasiswa dengan aparat keamanan lantaran tidak ada satu pun pejabat teras yang menemui massa aksi.

Massa aksi terpantau tiba di lokasi sekira pukul 13.30 WIB dengan membawa berbagai atribut demonstrasi, termasuk poster-poster bertuliskan sindiran tajam yang ditujukan kepada jalannya roda pemerintahan Pemkot Tasikmalaya. Setibanya di gerbang Bale Kota, para aktivis mahasiswa ini secara bergantian menaiki mimbar bebas untuk berorasi dan menyuarakan rapor merah kebijakan pemkot yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada kepentingan masyarakat kecil.

Suasana unjuk rasa yang semula berjalan tertib mendadak memanas ketika puluhan mahasiswa mencoba merangsek masuk ke dalam halaman kantor Bale Kota. Mereka mendesak untuk masuk guna bertemu langsung dan berdialog dengan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan. Akibatnya, aksi saling dorong yang sengit antara massa mahasiswa dengan barikade ketat aparat kepolisian dari Polres Tasikmalaya Kota serta petugas Satpol PP pun tak terhindarkan di depan pintu gerbang.

Ketegangan makin memuncak setelah diketahui bahwa tidak ada satu pun pejabat eselon II, termasuk jajaran pengambil keputusan tertinggi Pemkot Tasikmalaya, yang berada di tempat untuk menemui massa aksi. Berdasarkan informasi yang dihimpun di lapangan, Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan dilaporkan sedang melaksanakan tugas dinas di luar kota.

Sementara itu, Wakil Wali Kota Tasikmalaya Diky Candra juga tidak bisa menemui mahasiswa karena tengah mengambil masa cuti resmi pasca-menikahkan putra kandungnya. Setali tiga uang, Penjabat (Pj) Sekda Kota Tasikmalaya pun diketahui sedang berada di Jakarta untuk menghadiri agenda rapat koordinasi (rakor) nasional.

Dalam tuntutannya, HMI secara spesifik menyoroti potret pengelolaan fiskal daerah yang dinilai mengalami ketimpangan serius dan tidak tepat sasaran. Mahasiswa mengecam alokasi anggaran belanja daerah yang justru banyak terserap untuk membiayai fasilitas serta gaya hidup para pejabat. Beberapa di antaranya yang dikritik keras adalah pos anggaran makan dan minum untuk rapat yang nilainya dianggap fantastis, hingga adanya alokasi anggaran khusus untuk membiayai jasa laundry pakaian para pejabat pemkot.

Sebagai simbol mosi tidak percaya dan puncak kekecewaan atas jalannya kepemimpinan daerah saat ini, massa aksi HMI secara teatrikal melayangkan "Kartu Kuning" sebagai bentuk peringatan keras kepada Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan.

Ketua Umum HMI Cabang Kota Tasikmalaya, Nazmi, menegaskan bahwa gerakan turun ke jalan ini murni merupakan bentuk ekspresi nyata dari keresahan masyarakat. Landasan pergerakan ini dibangun berdasarkan hasil kajian komprehensif internal HMI mengenai riil kondisi ekonomi daerah terkini. Nazmi menambahkan, gerakan ini juga dipicu oleh momentum refleksi Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni lalu, yang kemudian melahirkan sebuah diskursus bertajuk "Tasikmalaya Bagian dari Indonesia".

"Kita melihat banyak ketimpangan kebijakan, yang dikeluarkan pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, sehingga berdampak pada ekonomi yang sangat meresahkan masyarakat," kata Nazmi kepada awak media di sela-sela aksi, Senin (8/6/2026).

Nazmi memastikan bahwa unjuk rasa ini bergerak di atas rel kontrol sosial yang independen, objektif, dan berbasis data. Ia pun membeberkan alasan filosofis di balik pemberian kartu kuning kepada sang wali kota.

"Kartu kuning itu simbol kekecewaan kami dan peringatan bagi Pemkot Tasikmalaya yang hari ini belum bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Khususnya Kota Tasikmalaya masih berada di posisi ketiga termiskin di Jabar," tegas Nazmi.

Lantaran aspirasinya tersumbat dan tidak mendapatkan respons dari pihak eksekutif di Bale Kota, massa HMI akhirnya membubarkan diri secara tertib dari lokasi pertama. Mereka kemudian langsung bergeser melakukan aksi unjuk rasa lanjutan ke Gedung DPRD Kota Tasikmalaya. Di gedung parlemen tersebut, mahasiswa berkomitmen untuk menyodorkan berkas hasil kajian mereka sekaligus mendesak legislatif untuk memanggil paksa para pemangku kebijakan Pemkot Tasikmalaya agar hadir memberikan penjelasan di gedung dewan.