Disarankan:
Kepimpinan Viman Alfarizi Ramadhan-Diky Chandra kembali mendapatkan kritik tajam menjelang 100 hari kerjanya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Kali ini, kritikan untuk pasangan Viman-Diky itu dilontarkan oleh Ketua Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Ardiana Nugraha.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Kepimpinan Viman Alfarizi Ramadhan-Diky Chandra kembali mendapatkan kritik tajam menjelang 100 hari kerjanya sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya. Kali ini, kritikan untuk pasangan Viman-Diky itu dilontarkan oleh Ketua Cabang PMII Kota Tasikmalaya, Ardiana Nugraha.
"Menjelang 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya, kami menilai bahwa kedua pemimpin tersebut tidak pantas dan layak jika diharapkan dapat menata perubahan dan menegakkan keadilan sebagai pemimpin di Kota Tasikmalaya," ujar Ardiana dalam keterangan tertulis yang diterima, pada Selasa (13/5/2025) pagi.
Ardiana menilai persoalan-persoalan yang sudah cukup dan mendasar tidak menjadi prioritas Wali Kota dan seolah dinormalisasikan olehnya.
"Sebagai contoh, banyaknya kekosongan kepala ditingkat OPD, sulitnya lapangan pekerjaan, aktivitas pool bus yang menjadi teminal liar, dan tidak adanya penindakan atas tata ruang yang tidak sesuai dengan aturan dan peruntukkanya," tegasnya.
Menurut Ardiana, bahwa hari ini publik sedang menunggu langkah dan sikap Wali Kota dalam menyikapi persoalan yang.
"Apakah memiliki keberanian untuk melakukan gebrakan. seperti apa yg telah menjadi common discourse (Perbincangan Umum)," ucapnya.
Yang harus diingat, dikatakan ia, bahwa ketika Viman menjadi Wali Kota, Viman harus mengurus hajat hidup 741.760 orang, bukan membackingi hajat bisnis sebagian kecil orang yang memiliki modal.
"Kalau maunya hanya mengurus hajat bisnis sebagian orang jangan jadi Wali Kota, lebih baik mundur saja. karena dilihat dari sisimanapun dikhawatirkan tidak akan menjadi pemimpin yang adil dan akan terus menormalisasikan masalah yang sedang terjadi," ungkapnya.
Kendati demikian, ia akan melihat di 100 hari kerja Viman-Diky sebagai Wali Kota Tasikmalaya. "Jika tidak ada hasilnya sama sekali maka kami PMII dengan segala hormat meminta Viman dan Diky untuk mundur dari jabatanya," kata dia.
"Terakhir, sebagai contoh untuk menilai apakah dia pemimpin yang asli, tidak penuh gimick dan lipstik (citra). kita harus melakukan pendekatan secara kritis bahwa hari ini publik apresiasi dengan sikap populis walikota dan wakil wali Kota karena menolak anggaran mobil dinas," tambahnya.
Tapi dibalik itu, ia mengungkapkan, pihaknya juga harus periksa hal lainnya karena menurut informasi yang ada, Wakil Wali Kota menerima rumah dinas yang dibiayai APBD yang diduga rumah dinasnya berlokasi di Mayasari Town house .
"Pertanyaanya kenapa harus di Mayasari Town House?, apakah itu sebagai bentuk bagian dari pengembalian modal pasca pilkada? atau ada kongkalikong dengan tim keuangan daerah kami minta pihak APH untuk mengusut hal tersebut tanpa pandang bulu," tandasnya.
