Kuasa Hukum Terdakwa ARM Soroti Ketidakkonsistenan JPU dalam Tuntutan Perkara Penipuan dan Penggelapan

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Kuasa hukum terdakwa ARM menyoroti perubahan penerapan pasal yang dilakukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam perkara dugaan penipuan dan penggelapan. 

Pihak pembela mempertanyakan alasan JPU yang semula mencantumkan dua dugaan tindak pidana dalam dakwaan, tetapi hanya menggunakan pasal penipuan dalam tuntutan.

Keberatan tersebut disampaikan kuasa hukum terdakwa dalam agenda sidang pembelaan atau pledoi di Pengadilan Negeri (PN) Banjar, Senin (9/11/2026).

Sidang yang dipimpin Hakim Ketua Hilman Maulana Yusuf itu dihadiri terdakwa ARM, JPU, kuasa hukum terdakwa, serta kuasa hukum korban atau pelapor.

Kuasa hukum terdakwa, Enggang Simpaty, mengatakan terdapat sejumlah poin yang menjadi keberatan pihaknya terhadap tuntutan JPU. Salah satu yang disoroti adalah perubahan penerapan pasal dari dugaan tindak pidana penggelapan dan penipuan menjadi hanya penipuan.

Menurut Enggang, perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan bagi pihak pembela. Ia juga menilai penerapan unsur-unsur tindak pidana penipuan dalam tuntutan JPU masih terlalu prematur.

"Beberapa poin yang harus disampaikan pada siang ini adalah ketidakkonsistenan JPU di dalam menerapkan pasal. Awalnya dalam dakwaan terdapat pasal penggelapan dan penipuan, ternyata di dalam tuntutan hanya penipuan saja," ungkap Enggang.

Selain mempersoalkan penerapan pasal, pihak kuasa hukum juga menilai proses hukum yang menjerat kliennya terkesan sebagai bentuk kriminalisasi. Meski demikian, mereka menegaskan tetap menghormati seluruh tahapan persidangan yang sedang berjalan.

Enggang menjelaskan, selama proses persidangan berlangsung, terdakwa secara konsisten membantah adanya niat maupun perbuatan pidana sebagaimana yang dituduhkan kepadanya.

Namun, terdakwa mengakui adanya hubungan kerja sama dan persoalan utang-piutang antara para pihak. Menurut pihak pembela, pengakuan mengenai hubungan keperdataan tersebut tidak dapat serta-merta dianggap sebagai pengakuan atas tindak pidana.

"Klien kami, dalam hal ini terdakwa, tidak pernah mengakui adanya perbuatan dan niat untuk melakukan tindak pidana. Yang diakui adalah proses kerja samanya dan utangnya, tetapi perbuatan pidananya ditolak," tegas Enggang.

Lebih lanjut, Enggang menyampaikan bahwa proses persidangan akan berlanjut ke agenda replik, yakni tanggapan JPU terhadap nota pembelaan atau pledoi yang telah disampaikan pihak terdakwa.

Agenda replik dijadwalkan berlangsung pada 11 November 2026. Setelah itu, persidangan dilanjutkan dengan agenda duplik atau tanggapan pihak pembela terhadap replik JPU pada Kamis, 12 November 2026.

Pihak kuasa hukum terdakwa ARM berharap seluruh rangkaian persidangan berjalan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Mereka juga memperkirakan putusan perkara tersebut dapat dibacakan sebelum 19 atau 20 November 2026.

"Kami berharap proses ini berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum tanggal 19 atau 20, agenda keputusan sudah bisa kita saksikan bersama-sama," pungkas Enggang.

Persidangan perkara dugaan penipuan dan penggelapan ini selanjutnya akan memasuki tahapan tanggapan JPU dan pembela sebelum majelis hakim menjatuhkan putusan. Seluruh keberatan yang disampaikan pihak terdakwa nantinya menjadi bagian dari proses pemeriksaan perkara di persidangan.