Disarankan:
Komisi II DPRD Kota Banjar mendorong P3DW Kota Banjar untuk mengoptimalkan sisa potensi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 26 persen demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Senin (20/7/2026).
BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) kini menjadi perhatian serius bagi jajaran Pemerintah Kota Banjar. Sebagai sumber pendanaan mandiri yang krusial untuk membiayai roda pemerintahan, pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas pelayanan publik, PAD juga menjadi indikator utama dalam mengukur tingkat kemandirian fiskal serta otonomi daerah.
Salah satu sektor potensial yang dibidik untuk mendongkrak pundi-pundi pendapatan tersebut adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Sektor ini dikelola langsung oleh Pusat Pengelolaan Pendapatan Daerah Wilayah (P3DW) Kota Banjar dan dinilai masih memiliki ruang besar untuk terus dioptimalkan.
Guna membahas langkah strategis tersebut, Komisi II DPRD Kota Banjar menggelar kunjungan kerja resmi ke Kantor P3DW Kota Banjar. Dalam kesempatan itu, Anggota Komisi II DPRD Kota Banjar, Irma Bastaman, menegaskan bahwa optimalisasi PAD masih menjadi Pekerjaan Rumah (PR) besar bagi Pemkot Banjar yang harus segera dicarikan solusi konkretnya.
"Kunjungan kami hari ini dalam rangka koordinasi intensif untuk meningkatkan capaian PAD Kota Banjar, mengingat Samsat (P3DW) merupakan salah satu instansi penghasil pendapatan daerah yang potensial. Kami di legislatif berkomitmen untuk terus memberikan apresiasi sekaligus masukan-masukan strategis agar pendapatan daerah dapat meningkat secara signifikan," ujar Irma pada Senin (20/7/2026).
Irma membeberkan, saat ini masih terdapat potensi serapan PAD dari sektor PKB sekitar 26 persen yang belum maksimal ditarik dan perlu terus digenjot. Oleh karena itu, Komisi II DPRD Kota Banjar mendorong penuh dan mengapresiasi kinerja jajaran P3DW Kota Banjar yang selama ini telah menunjukkan kerja keras di lapangan.
"Kinerja Samsat selama ini sudah luar biasa. Di Banjar sendiri masih ada sisa potensi pajak sebesar 26 persen yang bisa kita tarik melalui berbagai formulasi cara. Banyak program penunjang yang sudah dilakukan dan ke depan akan terus kita kembangkan," urai Irma.
Merespons masukan dan dorongan dari Komisi II DPRD Kota Banjar, Kepala P3DW Kota Banjar, Deni Handoyo, menyambut baik hal tersebut sebagai bahan evaluasi internal yang sangat berharga. Pihaknya memastikan dorongan dari legislatif ini akan segera direalisasikan secara konkret melalui kerja sama terpadu antara Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kota Banjar dengan P3DW Kota Banjar.
"Alhamdulillah, adanya kunjungan koordinasi ini menjadi ruang evaluasi penting bagi kami, khususnya berkaitan dengan optimalisasi pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor. Kami menerima banyak masukan berharga, termasuk strategi untuk mengedukasi kesadaran pajak kepada masyarakat secara non-formal. Dari sisi aksi nyata (action), kami mendorong BPKPD Kota Banjar untuk memperkuat kerja sama dengan kami di lapangan," papar Deni.
Deni menegaskan bahwa P3DW Kota Banjar sangat siap untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi tersebut. Menurutnya, kunci keberhasilan pemungutan pajak daerah ini terletak pada kuatnya jalinan kolaborasi strategis antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan Pemerintah Kota Banjar.
"Kami sangat siap untuk mengeksekusinya di lapangan, karena bagaimanapun harus dilakukan kolaborasi dan sinergi yang kuat antara pihak Provinsi (Jabar) dengan Pemerintah Kota Banjar," pungkas Deni.
