Pemprov Jabar Siapkan Langkah Penanganan Fenomena LGBT, ASN Terbukti Melanggar Akan Diproses Sesuai Aturan

BANDUNG, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti berbagai persoalan sosial yang dinilai berpotensi bertentangan dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku. Salah satu yang menjadi perhatian adalah fenomena LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender) di wilayah Jabar.

Melansir laman pemprovajabar.go.id, Jumat (17/7/2026) Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan mengatakan, Pemprov Jabar akan berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) guna menentukan langkah-langkah penanganan yang sesuai dengan regulasi dan kewenangan masing-masing instansi.

Pernyataan tersebut disampaikan Erwan kepada awak media usai menghadiri Selangor International Business Summit (SIBS) 2026 di Hotel Pullman, Kota Bandung, belum lama ini. 

Menurutnya, pemerintah daerah akan mengedepankan pendekatan yang berlandaskan aturan hukum dalam setiap kebijakan yang diambil, termasuk apabila terdapat aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin atau ketentuan lain yang diatur dalam perundang-undangan.

“Pemerintah Provinsi Jawa Barat berkomitmen menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Karena itu, setiap laporan maupun temuan akan ditindaklanjuti melalui mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan kepegawaian,” ujar Erwan.

ASN Akan Diproses Sesuai Regulasi yang Berlaku

Erwan menjelaskan, apabila terdapat ASN yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan dan ketentuan hukum yang berlaku, maka proses penindakan akan dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam regulasi kepegawaian.

Ia menyebut sanksi yang diberikan nantinya bergantung pada tingkat pelanggaran yang terbukti, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi yang lebih berat apabila memenuhi unsur pelanggaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, jika ditemukan dugaan tindak pidana dalam suatu kasus, maka penanganannya akan diserahkan kepada aparat penegak hukum sesuai kewenangan yang dimiliki.

“Semua akan diproses berdasarkan aturan yang berlaku. Jika ada unsur pidana, tentu akan menjadi kewenangan aparat penegak hukum untuk menanganinya,” katanya.

Pemprov Dorong Partisipasi Masyarakat

Dalam kesempatan tersebut, Erwan juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam memberikan informasi yang akurat kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan pelanggaran hukum di lingkungan sekitar.

Menurutnya, laporan yang disertai data dan fakta yang jelas akan membantu pemerintah mengambil langkah yang tepat sesuai kewenangan yang dimiliki.

Ia menekankan pentingnya mengedepankan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan agar proses penanganan dapat berjalan secara objektif dan sesuai prosedur.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Namun laporan yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan data yang akurat sehingga dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujarnya.

Koordinasi Bersama Forkopimda

Pemprov Jabar saat ini juga terus menjalin komunikasi dengan berbagai unsur Forkopimda guna memperkuat koordinasi dalam menangani berbagai persoalan sosial dan menjaga stabilitas daerah.

Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan yang diambil berjalan sesuai koridor hukum, mengedepankan kepastian regulasi, serta menjaga kondusivitas di tengah masyarakat.

Dengan pendekatan koordinatif dan berbasis aturan, Pemprov Jabar berharap berbagai isu yang berkembang dapat ditangani secara profesional serta tetap mengedepankan prinsip-prinsip hukum yang berlaku di Indonesia.