Satu Jemaah Calon Haji Kota Banjar Tertunda Berangkat karena Alasan Kesehatan
Keberangkatan jemaah calo. haji asal Kota Banjar, mengalami perubahan setelah satu calon jamaah dipastikan tidak dapat bergabung dalam kloter 32 JKS.
BANJAR, NewsTasikmalaya.com - Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2024, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Banjar menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPRD Kota Banjar, Senin (9/12/2024).
Aksi ini bertujuan untuk menyerukan perlawanan terhadap korupsi yang dianggap sebagai masalah sistemik yang merugikan Indonesia, termasuk di Kota Banjar.
Ketua Cabang PMII Kota Banjar, Muhammad Abdul Wahid, melalui Koordinator Aksi, Roufurohim, menyampaikan bahwa korupsi masih menjadi tantangan serius bagi bangsa.
Berdasarkan data Indonesian Corruption Watch (ICW), sepanjang 2024 lebih dari 100 kasus korupsi ditangani oleh KPK, dengan kerugian negara mencapai triliunan rupiah.
“Korupsi terjadi di berbagai sektor, mulai dari politik hingga pengadaan barang dan jasa, yang sering kali melibatkan pejabat publik. Lemahnya transparansi anggaran dan pengawasan menjadi faktor utama penyalahgunaan kewenangan ini,” ujarnya.
Transparency International Indonesia mencatat stagnasi skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia di angka 34, dengan peringkat global turun dari 110 ke 115 pada 2023. Jawa Barat menjadi provinsi dengan tingkat kasus korupsi tertinggi di Indonesia, dan Kota Banjar turut tercatat dengan berbagai kasus seperti korupsi dana desa dan proyek infrastruktur.
“Selama lima tahun terakhir, Kota Banjar terus diberitakan terkait kasus korupsi. Ini menunjukkan perlunya langkah serius dan tegas dalam memberantas korupsi di daerah,” tambahnya.
Aksi yang mengusung tema “Bangkit Lawan Korupsi, Saatnya Generasi Muda Peduli” ini menekankan peran penting generasi muda dalam pemberantasan korupsi. PMII Kota Banjar menyampaikan lima poin tuntutan utama:
1. Menolak segala bentuk gratifikasi, suap, dan intervensi dalam pemerintahan.
2. Meningkatkan transparansi pengelolaan anggaran, khususnya proyek infrastruktur.
3. Keterbukaan informasi terkait penggunaan anggaran DPRD.
4. Pembentukan tim independen untuk mengawasi program pembangunan daerah.
5. Mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang belum selesai secara transparan.
“Hari Anti Korupsi Sedunia harus menjadi momentum perubahan, bukan sekadar peringatan seremonial. Kami berharap pemerintah lebih serius dalam memberantas korupsi, dan generasi muda aktif menjaga integritas bangsa,” tegas Roufurohim.
Aksi ini berlangsung damai, menunjukkan solidaritas antara mahasiswa dan masyarakat Kota Banjar dalam mendukung gerakan anti-korupsi. PMII Kota Banjar optimis bahwa dengan sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan aparat hukum, Indonesia yang bebas dari korupsi dapat terwujud.
