Polemik Data Desil Bansos Picu Keresahan Warga, PMII Kota Banjar Gelar RDP Bersama DPRD dan BPS

BANJAR, NewsTasikmalaya.com — Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Banjar mempertanyakan polemik perubahan data desil yang berdampak pada penetapan penerima bantuan sosial (bansos) di tengah masyarakat.

Persoalan tersebut dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diinisiasi oleh PMII Cabang Kota Banjar dan dimediasi oleh DPRD Kota Banjar di ruang rapat paripurna DPRD, Kamis (3/9/2026). Rapat dihadiri oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Banjar, Dinas Sosial PPPA, serta instansi terkait lainnya.

Ketua PMII Cabang Kota Banjar, Joni Setiawan, menilai perubahan data desil telah memicu keresahan luas di masyarakat sehingga membutuhkan solusi dan kejelasan konkret dari pihak berwenang.

"Polemik data desil memicu keresahan masyarakat dan harus ada solusi yang jelas. Namun, dalam rapat ini kami belum menemukan titik temu, terutama terkait jumlah jiwa yang terdampak dan penjelasan variabel desil dari BPS yang belum terurai gamblang," ujar Joni, Kamis (3/9/2026).

Joni menegaskan, PMII Kota Banjar berkomitmen untuk terus mengawal warga yang terdampak akibat indikasi pendataan desil yang tidak tepat sasaran hingga ditemukan pemecahan masalah.

Menanggapi hal tersebut, Kepala BPS Kota Banjar, Agus Susanto, menjelaskan bahwa istilah desil berarti pemeringkatan kesejahteraan masyarakat yang dibagi ke dalam 10 kelompok (peringkat 1 hingga 10).

"Desil artinya sepersepuluh. BPS melakukan pemeringkatan masyarakat dari peringkat 1 sampai 10. Tingkat desil ini bersifat dinamis, artinya dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kondisi sosial ekonomi masyarakat," terang Agus.

Agus menambahkan, BPS bersikap adaptif terhadap perubahan model pemeringkatan serta partisipatif dengan melibatkan peran kementerian, lembaga, pemerintah daerah, hingga tingkat desa dan kelurahan. Sumber data pendataan tidak hanya berasal dari survei petugas lapangan, tetapi juga hasil integrasi data berbagai instansi.

Pemerintah sendiri telah menyediakan sejumlah kanal pemutakhiran data yang dapat diakses oleh masyarakat untuk memperbarui profil sosial ekonominya.