Polemik THR ASN Kota Tasikmalaya: Antara Keluhan Nakes, Krisis Kas Daerah dan Drama Instagram Viman

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Menjelang Hari Raya Idulfitri 1447 Hijriah, Pemerintah Kota Tasikmalaya didera isu hangat terkait pemenuhan hak Aparatur Sipil Negara (ASN). Unggahan Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadan, yang semula bertujuan memantau kesiapan arus mudik di Terminal Tipe A Indihiang, justru berubah menjadi "panggung" curahan hati para abdi negara yang mempertanyakan kepastian Tunjangan Hari Raya (THR).

Nakes Tagih Hak di Media Sosial

Keresahan memuncak terutama di kalangan Tenaga Kesehatan (Nakes). Melalui kolom komentar Instagram @viman.alfarizi, ratusan netizen yang mengaku sebagai ASN Nakes mengeluhkan belum cairnya THR di tengah tuntutan kerja ekstra selama masa lebaran.

"Kita nakes gak bisa istirahat, gak ada libur panjang, tapi kenapa hak kita ditunda-tunda pak. Tolong pak @dedimulyadi," tulis salah satu akun yang bahkan menandai akun Gubernur Jawa Barat demi meminta kejelasan. Kekecewaan ini dipicu oleh minimnya komunikasi dari pimpinan daerah terkait kendala teknis pencairan.

Krisis Arus Kas: Hanya Tersedia Rp24 Miliar

Merespons gejolak tersebut, jajaran Pemkot Tasikmalaya akhirnya angkat bicara. Sekda Kota Tasikmalaya, Asep Goparullah, mengungkapkan bahwa saat ini pemerintah daerah sedang menghadapi keterbatasan arus kas (cash flow).

Dari total kebutuhan THR sebesar Rp40 miliar, kas daerah saat ini hanya memiliki ketersediaan dana sekitar Rp24 miliar. Minimnya ruang fiskal ini disebabkan oleh kecilnya dana transfer dari pemerintah pusat yang diterima bulan ini, yakni hanya sekitar Rp400 juta.

"Kami harus mengatur strategi agar semua tetap bisa dibayarkan. Targetnya, seluruh kewajiban bisa diselesaikan pada April. Kami mohon rekan-rekan pegawai bisa bersabar," ujar Asep Goparullah.

Skala Prioritas dan Pemotongan TPP 50%

Sementara itu, Kepala BPKAD Kota Tasikmalaya, Tedi Setiada, menjelaskan bahwa pihaknya terpaksa menerapkan sistem skala prioritas. THR untuk sektor pendidikan (Guru PNS dan PPPK) didahulukan dengan total anggaran Rp17 miliar.

Sedangkan bagi ASN yang bertugas di Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pembayaran THR tahun ini baru bisa diberikan sebesar 50 persen dari komponen Tunjangan Penghasilan Pegawai (TPP). "Karena posisi keuangan belum ada semua, jadi didahulukan guru dan PPPK dulu," tegas Tedi.

Drama "Unggah-Hapus" Konten Wali Kota

Ketegangan semakin terasa ketika konten Instagram Wali Kota yang dibanjiri kritik tersebut mendadak dihapus dan diunggah ulang (repost) pada Selasa (17/3/2026) malam. Langkah ini pun langsung menuai kecurigaan warganet.

"Waduh, postingan yang sama di hari kemarin yang banyak komentarnya itu dihapus pak?" tulis akun @je××× di unggahan terbaru. Penghapusan jejak digital ini dianggap sebagian pihak sebagai upaya meredam kegaduhan, namun justru memicu pertanyaan besar mengenai transparansi dan responsivitas kepemimpinan dalam menangani isu krusial di internal pemerintahan.

Kini, ribuan ASN di Kota Tasikmalaya tengah menanti realisasi janji pemerintah untuk melunasi hak mereka, di tengah kesibukan melayani masyarakat yang sedang menjalankan tradisi mudik lebaran.