JAKARTA, NewsTasikmalaya.com – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan PT PLN (Persero) melakukan transformasi menyeluruh untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas pelayanan kelistrikan nasional. Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian pemerintah adalah percepatan pemanfaatan energi surya melalui pemasangan panel surya berkapasitas 100 gigawatt (GW).
Melansir laman presidenri.go.id, Kamis (15/10/20260, arahan tersebut disampaikan Prabowo saat menggelar pertemuan di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (14/10/2026). Pertemuan itu dihadiri Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani, serta Direktur Manajemen Proyek dan Energi Baru Terbarukan PLN Suroso Isnandar.
Dalam pertemuan tersebut, pemerintah membahas sejumlah langkah strategis untuk memperbaiki tata kelola perusahaan listrik negara, termasuk mengevaluasi model bisnis PLN agar lebih efisien dan mampu merespons kebutuhan masyarakat dengan lebih cepat.
Rosan Roeslani mengatakan, Presiden Prabowo menginginkan perubahan mendasar di tubuh PLN, baik dari sisi pengelolaan perusahaan maupun percepatan pengembangan energi terbarukan.
“Kita membicarakan bagaimana pertama mengakselerasi transformasi di PLN untuk menjadi lebih baik, lebih cepat, lebih tanggap, dan juga mengakselerasi penggunaan 100GW solar panel,” ujar Rosan dalam keterangannya kepada awak media.
Evaluasi Model Bisnis PLN Jadi Prioritas
Salah satu fokus utama transformasi PLN adalah penataan kembali model bisnis perusahaan. Presiden meminta agar rancangan perubahan tersebut segera disiapkan dan dipresentasikan untuk menjadi dasar pelaksanaan kebijakan berikutnya.
Menurut Rosan, pembenahan model bisnis diperlukan agar operasional PLN berjalan lebih efektif, dengan memperhatikan efisiensi biaya, peningkatan produktivitas, serta kontribusinya terhadap perekonomian nasional.
“Kita juga diminta oleh Bapak Presiden agar transformasi di PLN ini baik terutama dari segi bisnis modelnya itu untuk dibuat dan untuk segera dipaparkan kepada beliau, untuk segera kita tindaklanjuti,” ungkapnya.
Sebagai langkah awal, Danantara akan berkoordinasi dengan jajaran PLN untuk mengkaji berbagai aspek yang perlu diperbaiki. Kajian tersebut mencakup penyesuaian pola pengelolaan perusahaan agar operasionalnya semakin optimal.
Pemerintah berharap transformasi tersebut dapat meningkatkan efisiensi sekaligus membantu mengurangi beban subsidi, tanpa mengabaikan kebutuhan masyarakat terhadap layanan listrik yang andal.
“Nanti kami dari Danantara tentunya akan duduk dengan tim dari PLN agar transformasi ini bisa dilakukan secara menyeluruh, sehingga ini juga bisa mengurangi subsidi atau dalam rangka meningkatkan efisiensi dan juga produktivitas di PLN,” jelas Rosan.
Ia menambahkan, evaluasi akan dilakukan secara menyeluruh sebelum usulan perubahan diajukan kepada Presiden untuk ditindaklanjuti.
“Kita akan revisit lagi, kita akan lihat lagi mengenai bisnis modelnya, bagaimana ini lebih tepatnya agar lebih efisien, lebih baik dan juga berdampak positif terhadap perekonomian kita secara keseluruhan,” katanya.
Percepatan Panel Surya 100 GW Jadi Agenda Energi
Selain pembenahan internal perusahaan, percepatan pemanfaatan panel surya berkapasitas 100 GW menjadi agenda penting dalam transformasi PLN.
Pengembangan energi surya tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat pemanfaatan energi terbarukan di Indonesia. Namun, pelaksanaannya memerlukan perencanaan yang matang, termasuk kesiapan sistem kelistrikan, infrastruktur pendukung, serta pengelolaan operasional.
Arahan Presiden ini menempatkan PLN pada dua agenda besar sekaligus, yakni memperkuat efisiensi perusahaan dan mempercepat pengembangan energi bersih.
Keduanya diharapkan dapat mendukung kebutuhan energi nasional sekaligus mendorong pengelolaan sektor ketenagalistrikan yang lebih efektif.
Meski demikian, rincian tahapan pelaksanaan, jadwal pencapaian target, dan mekanisme penerapan program panel surya 100 GW belum dijelaskan secara terperinci dalam keterangan yang disampaikan Rosan.
PLN Diminta Perkuat Kesiapsiagaan Hadapi Kondisi Darurat
Di sisi lain, pemerintah juga menaruh perhatian terhadap kesiapan PLN dalam menghadapi situasi darurat yang berpotensi mengganggu pasokan listrik.
Rosan menegaskan, perusahaan perlu menyempurnakan rencana cadangan atau *backup plan* untuk memastikan keandalan layanan kelistrikan tetap terjaga di berbagai wilayah Indonesia.
Menurutnya, PLN telah memiliki mekanisme antisipasi untuk menghadapi kondisi krisis. Namun, langkah tersebut masih perlu dievaluasi dan diperkuat agar mampu menghadapi berbagai kemungkinan gangguan secara lebih efektif.
“Pasti sudah ada tapi yang itu perlu disempurnakan lah,” tegas Rosan.
Penyempurnaan rencana darurat tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan ketanggapan PLN dalam menjaga pasokan listrik bagi masyarakat dan sektor industri.
Melalui transformasi menyeluruh ini, pemerintah mendorong PLN untuk memperbaiki model bisnis, meningkatkan produktivitas, memperkuat kesiapsiagaan, serta mempercepat pemanfaatan energi surya.
Langkah tersebut diharapkan menjadi bagian dari penguatan sektor ketenagalistrikan nasional agar semakin efisien, tangguh, dan mampu mendukung agenda transisi energi Indonesia.