Serahkan Pengawasan Revitalisasi Sekolah ke Disdik, Wali Kota Banjar Siap Investigasi Dugaan Potongan 22 Persen

BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Wali Kota Banjar, Sudarsono, menegaskan bahwa pengawasan program revitalisasi sekolah di wilayahnya diserahkan sepenuhnya kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Banjar. Sementara itu, terkait mencuatnya isu dugaan persentase 20 hingga 22 persen dalam pelaksanaan proyek tersebut, pemerintah daerah berjanji akan melakukan penelusuran guna memastikan kebenarannya.

Pernyataan tersebut disampaikan Sudarsono saat merespons aksi penyampaian aspirasi warga dan aktivis di Kantor Wali Kota Banjar pada Selasa (13/10/2026) siang.

Sudarsono menjelaskan, program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026 merupakan program pemerintah pusat yang bersumber dari APBN melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Dalam hal ini, pemerintah daerah bertugas melakukan monitoring, evaluasi, serta mengawal pelaksanaannya agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Mengingat Kota Banjar mendapat kuota revitalisasi dan pembangunan sekolah yang cukup banyak tahun ini, Sudarsono menekankan pentingnya pengawasan secara ketat.

“Karena program revitalisasi ini merupakan program pemerintah pusat, kami menyerahkan pengawasan kepada Dinas Pendidikan,” ujar Sudarsono, Selasa (13/10/2026).

Sudarsono menilai dinamika yang berkembang di lapangan perlu disikapi secara proporsional. Ia memastikan Pemkot Banjar baru akan turun tangan secara langsung apabila dinas teknis terkait sudah tidak mampu menangani persoalan tersebut.

“Sampai hari ini, Dinas Pendidikan masih mampu menjalankan tugas dan kewenangannya,” tegas Sudarsono.

Terkait isu dugaan pemotongan anggaran sebesar 20 hingga 22 persen yang disuarakan peserta aksi, Pemkot Banjar berjanji akan mendalami sumber, konteks, serta dasar perhitungannya agar tidak menimbulkan kesimpangsiuran informasi di tengah publik.

Aktivis Tekankan Pentingnya Komunikasi dan Kontrol Sosial

Di sisi lain, koordinator aksi, Ujang Solihin, menggarisbawahi pentingnya komunikasi dan koordinasi yang transparan dalam setiap pelaksanaan proyek pembangunan di Kota Banjar.

Menurut Ujang, pelibatan elemen masyarakat dan aktivis kontrol sosial lokal sangat krusial untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman serta menjaga kondusivitas daerah. Ia menegaskan, sikap tersebut bukan bentuk penolakan terhadap pihak luar, melainkan dorongan agar setiap program berjalan secara terbuka.

“Segala sesuatu perlu dikoordinasikan dan dikomunikasikan. Di Kota Banjar juga banyak aktivis yang melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan,” pungkas Ujang.

Melalui klarifikasi dan pengawasan ketat dari instansi berwenang, program revitalisasi sekolah di Kota Banjar diharapkan dapat berjalan akuntabel, transparan, serta memberikan dampak nyata bagi peningkatan mutu pendidikan daerah.