Disarankan:
Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024 dengan nomor 132/PHPU.BUP-XXIII/2025.
Situasi keamanan di Kabupaten Tasikmalaya mendapat perhatian serius pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi H. Ade Sugianto dari Pilkada 2024. Untuk mengantisipasi potensi gejolak dari simpatisan yang tidak menerima hasil tersebut, Brimob Polda Jawa Barat diterjunkan ke wilayah Tasikmalaya.
SelengkapnyaPasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mendiskualifikasi Ade Sugianto dari Pilkada Kabupaten Tasikmalaya 2024, situasi di sekitar Pendopo Lama Bupati Tasikmalaya mendapat perhatian khusus.
SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) resmi mengeluarkan putusan akhir terkait sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Tasikmalaya 2024.
SelengkapnyaMahkamah Konstitusi (MK) memutuskan untuk mendiskualifikasi H. Ade Sugianto sebagai Calon Bupati Tasikmalaya dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya Tahun 2024.
SelengkapnyaPerselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tasikmalaya 2024 memasuki babak baru dengan perdebatan mengenai masa jabatan petahana, Ade Sugianto. Dalam sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Jumat (7/2/2025), ahli yang dihadirkan Pemohon menegaskan bahwa Ade telah menjabat dua periode, sementara Pihak Terkait berpegang pada perhitungan berbeda.
SelengkapnyaDalam sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tasikmalaya menegaskan bahwa masalah terkait periode dan masa jabatan tidak menjadi isu yang signifikan.
SelengkapnyaRatusan mahasiswa bersama sejumlah elemen masyarakat menggelar aksi tidur di jalanan sebagai bentuk protes, tepatnya di Tugu Asmaul Husna, Jalan HZ Mustofa.
Selengkapnya
