Disarankan:
Kondisi RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang kian terpuruk menjadi perhatian serius para tenaga kesehatan (nakes). Mereka mendorong agar pengelolaan rumah sakit tersebut dialihkan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan dan memperbaiki kondisi fasilitas yang kini sangat terbatas.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Kondisi RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya yang kian terpuruk menjadi perhatian serius para tenaga kesehatan (nakes). Mereka mendorong agar pengelolaan rumah sakit tersebut dialihkan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya ke Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dengan harapan dapat meningkatkan pelayanan dan memperbaiki kondisi fasilitas yang kini sangat terbatas.
Dorongan ini mengemuka dalam rapat gabungan antara Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, pihak RSUD, dan Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya yang digelar Senin (4/8/2025). Sejumlah isu krusial dibahas, mulai dari krisis obat-obatan, rusaknya alat kesehatan, hingga keterbatasan sarana dan prasarana rumah sakit.
Direktur RSUD dr. Soekardjo, Budi Tirmadi, mengakui adanya aspirasi dari para nakes agar rumah sakit dialihkelola oleh Pemprov Jabar. Menurutnya, dorongan itu muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap pelayanan yang semakin tidak optimal.
“Tenaga kesehatan ingin memberikan layanan terbaik kepada masyarakat. Namun, mereka menghadapi kendala operasional seperti kekurangan obat, alat kesehatan rusak, dan ruangan yang kurang layak,” kata Budi.
Ia menambahkan, rumah sakit menghadapi kesulitan keuangan sejak setahun terakhir, terutama akibat menurunnya pendapatan dari kunjungan pasien. Dampaknya, pembayaran utang ke distributor obat kerap tertunda, sementara kebutuhan rutin seperti gaji pegawai non-ASN, bahan makanan pasien, dan tagihan listrik tetap harus dipenuhi setiap bulan.
Meski begitu, Budi menegaskan bahwa keputusan alih kelola berada sepenuhnya di tangan Pemerintah Kota Tasikmalaya selaku pemilik rumah sakit.
“Kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah daerah. Tapi harapan kami, ada dukungan dari pemerintah provinsi atau pusat, baik dalam bentuk dana bantuan maupun solusi jangka panjang,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya, Bagas Suryono, menilai RSUD dr. Soekardjo menghadapi masalah kompleks yang memerlukan penanganan lintas sektor.
“Bukan hanya soal keuangan. Ada jabatan kosong seperti wakil direktur keuangan, banyak alat medis rusak, dan kondisi infrastruktur yang memprihatinkan. Ini perlu kajian komprehensif, tidak bisa diputuskan secara tergesa-gesa,” katanya.
Bagas juga mengusulkan pembentukan panitia khusus (pansus) atau audit independen untuk mengkaji layak tidaknya alih kelola RSUD ke Pemprov Jabar.
“Kita perlu kajian mendalam dari lintas komisi, termasuk kepegawaian, keuangan, dan infrastruktur. Baru setelah itu kita bisa simpulkan, apakah alih kelola adalah solusi terbaik,” pungkasnya.
