Terminal Tipe A Indihiang Kota Tasikmalaya Sepi, PMII Desak Pemerintah dan Perusahaan Transportasi Bertindak

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Terminal Tipe A Indihiang, yang seharusnya menjadi pusat transportasi antar kota, provinsi, dan nasional, kini menjadi salah satu tempat paling sepi di Kota Tasikmalaya.

Terminal ini dibangun untuk memberikan pelayanan transportasi bagi masyarakat Tasikmalaya, namun saat ini kondisinya terbengkalai.

Agus Salim, Wakil Ketua 2 PC PMII Kota Tasikmalaya, menyoroti berbagai faktor yang menyebabkan penurunan fungsi terminal ini.

"Sejak aset Terminal Tipe A diambil alih oleh pemerintah pusat pada tahun 2016, pengelolaannya menjadi tidak jelas, sehingga tidak dapat berfungsi optimal sebagai tempat pelayanan transportasi masyarakat," ujar Agus.

Menurut Agus, meskipun pengelolaan terminal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, Pemerintah Kota Tasikmalaya seharusnya tetap berperan aktif.

"Banyak ruang yang bisa diisi oleh Pemerintah Kota dalam pengelolaan terminal ini, yang memang sudah menjadi tanggung jawab mereka," tambahnya.

Faktor lain yang mempengaruhi sepinya terminal ini adalah keberadaan Pool Primajasa dan Pool Budiman yang lebih dipilih masyarakat karena aksesnya yang berada di pusat kota.

"Pengguna jasa angkutan umum sering mengeluhkan bahwa letak Terminal Tipe A terlalu jauh dan sulit dijangkau," jelas Agus.

Agus juga mengkritik kurangnya tindakan dari Pemerintah Kota Tasikmalaya terhadap perusahaan transportasi yang menaikkan penumpang dari pool.

"Permenhub jelas menyatakan bahwa pool adalah tempat penyimpanan, pengecekan, dan perawatan kendaraan, bukan tempat menaikkan penumpang. Namun, pemerintah kota seolah berdiam diri terhadap pelanggaran ini," tegasnya.

Selain berdampak pada operasional terminal, kondisi ini juga mempengaruhi perekonomian sekitar.

"Terminal ini seharusnya menjadi pusat perekonomian bagi masyarakat sekitar, namun kini potensinya tidak dimanfaatkan," kata Agus.

Oleh karena itu, PMII Kota Tasikmalaya menuntut pemerintah untuk segera mengatasi dan menertibkan perusahaan transportasi yang melanggar hukum.

"Kami menuntut keras agar pemerintah segera bertindak dan memastikan pelayanan transportasi dilakukan di terminal, bukan di pool," pungkas Agus.