Disarankan:
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tasikmalaya terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di wilayah Priangan Timur. Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan pengelolaan laporan keuangan dan analisis kelayakan usaha bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (23/10/2025).
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Tasikmalaya bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Kabupaten Tasikmalaya terus memperkuat literasi dan inklusi keuangan di wilayah Priangan Timur. Upaya ini diwujudkan melalui pelatihan pengelolaan laporan keuangan dan analisis kelayakan usaha bagi pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) se-Kabupaten Tasikmalaya, Kamis (23/10/2025).
Kegiatan yang digelar di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya ini diikuti oleh 140 peserta dari berbagai BUMDes. Tujuannya, meningkatkan kapasitas manajerial agar para pengelola mampu mengelola unit usaha desa secara profesional, akuntabel, dan berkelanjutan.
Kepala Bagian Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, Pelindungan Konsumen, Keuangan Daerah, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Tasikmalaya, Dendy Juandi, mengatakan pihaknya berkomitmen memperluas akses pembiayaan bagi pelaku usaha desa.
“Masih banyak pelaku BUMDes dan UMKM yang belum pernah mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan formal. Karena itu, kami hadir memberikan pendampingan, pelatihan pencatatan, hingga analisis keuangan agar laporan mereka menjadi kredibel,” jelas Dendy.
Menurutnya, pencatatan yang baik menjadi kunci agar pengajuan pembiayaan dapat diproses lebih cepat dan efisien oleh lembaga jasa keuangan. OJK juga menegaskan bahwa pendampingan ini tidak berhenti pada pelatihan, tetapi akan dilanjutkan dengan monitoring dan evaluasi terhadap perkembangan usaha BUMDes.
“Kegiatan ini bukan akhir, melainkan awal dari perjalanan literasi dan inklusi keuangan. Kami ingin memastikan bahwa BUMDes di Tasikmalaya mampu mandiri, memiliki sistem usaha yang sehat, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa,” tambahnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al Ayubi dalam sambutannya menekankan pentingnya sistem pelaporan keuangan yang tertib dan transparan sebagai pondasi utama tata kelola usaha desa.
“BUMDes jangan hanya dipandang sebagai unit usaha kecil, tetapi sebagai motor penggerak ekonomi desa yang berperan menciptakan Pendapatan Asli Desa (PADes). Pencatatan keuangan yang benar akan memperkuat pembangunan ekonomi berbasis masyarakat,” ujar Asep.
Ia juga mengingatkan pentingnya integritas dan kejujuran dalam mengelola dana desa. Menurutnya, BUMDes harus mampu berdiri secara independen tanpa intervensi dari pihak luar agar dapat berkembang secara berkelanjutan.
“Pengelolaan keuangan harus dijalankan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan begitu, BUMDes akan tumbuh menjadi pilar ekonomi yang kuat dan dipercaya masyarakat,” tegasnya.
Kegiatan pelatihan tersebut turut dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tasikmalaya Azhar Livaldy Setyawiguna, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Asep Darisman, Ketua KADIN Kabupaten Tasikmalaya Cecep D. Abdul Qoyum, serta Ketua BUMDes Kabupaten Tasikmalaya Tutus Suryadi.
Mereka sepakat bahwa peningkatan kapasitas SDM pengelola BUMDes menjadi faktor penting dalam mempercepat pemerataan ekonomi di tingkat desa. Melalui kegiatan ini, diharapkan terbentuk ekosistem keuangan desa yang transparan, inovatif, dan berdaya saing.
OJK Tasikmalaya bersama TPAKD menegaskan akan terus memperluas kegiatan literasi dan edukasi keuangan di berbagai wilayah, khususnya di pedesaan. Upaya ini menjadi bagian dari komitmen membangun sistem keuangan yang inklusif, aman, dan berkelanjutan.
Dengan meningkatnya kapasitas pengelolaan keuangan di tingkat BUMDes, diharapkan masyarakat desa dapat lebih mandiri dalam mengembangkan potensi ekonomi lokal serta mampu memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
