Disarankan:
Ratusan warga Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor desa, Kamis (30/1/2025). Mereka menuntut penyaluran bantuan sosial (bansos) cadangan pangan beras yang belum diterima selama tiga bulan terakhir.
CIAMIS, NewsTasikmalaya.com - Ratusan warga Desa Kertahayu, Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor desa, Kamis (30/1/2025). Mereka menuntut penyaluran bantuan sosial (bansos) cadangan pangan beras yang belum diterima selama tiga bulan terakhir.
Koordinator aksi dari Forum Komunikasi Kertahayu Bersih (FKKB), Heri Sutana, menyebutkan bahwa berdasarkan data mereka, ada 85 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang belum menerima bansos sejak Agustus 2024. Padahal, sebelumnya mereka terdaftar sebagai penerima bantuan rutin.
"Dari data yang kami miliki, ada 85 KPM yang hingga saat ini belum menerima bansos. Padahal sebelumnya mereka masuk dalam daftar penerima," ujar Heri saat aksi berlangsung, Kamis (30/1/2025).
Ia menambahkan, warga mengajukan dua tuntutan utama. Pertama, bansos beras harus segera disalurkan dalam waktu satu minggu. Kedua, perangkat desa yang diduga terlibat dalam dugaan penyelewengan ini diminta mengundurkan diri.
"Pihak desa mengakui ada 53 KPM yang belum mendapatkan bantuan, tetapi data kami menunjukkan ada 85 KPM. Kami juga meminta Kepala Desa untuk mencopot perangkat desa yang diduga menggelapkan bansos," tegasnya.
Salah satu warga, Nemi, mengungkapkan kekecewaannya karena selama enam bulan terakhir tidak menerima bantuan, meskipun namanya masih tercatat sebagai penerima.
"Saya hanya meminta hak saya, bukan hak orang lain. Sudah enam bulan saya tidak mendapat bantuan itu," keluhnya.
Menanggapi aksi warga, Kepala Desa Kertahayu, Hendar Rudiana, mengaku akan bertanggung jawab atas persoalan ini dan memastikan bansos beras disalurkan dalam waktu satu minggu.
"Kami telah menerima tuntutan warga. Untuk tuntutan pertama, kami akan segera menyalurkan beras kepada KPM yang belum mendapatkannya. Namun, untuk tuntutan lainnya, kami membutuhkan waktu lebih lanjut," jelas Hendar.
Ia juga mengakui adanya 53 KPM yang belum menerima bantuan, meskipun dalam laporan penyaluran, pihak desa sebelumnya mencatat bahwa distribusi telah dilakukan 100 persen.
"Dalam laporan kami, penyaluran sudah tercatat 100 persen. Namun, kami menemukan ada 53 KPM yang belum menerima bantuan itu. Kami akan segera menggantinya dan mempertimbangkan rotasi perangkat desa yang diduga terlibat," tutupnya.
