Bawaslu dan Komisi II DPR RI Perkuat Pengawasan Partisipatif, Masyarakat Diminta Kawal Pemilu 2029

BANJAR, NewsTasikmalaya.com - Pengawasan pemilu tidak cukup hanya mengandalkan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Keterlibatan masyarakat dinilai menjadi salah satu kunci penting untuk menjaga demokrasi tetap berjalan jujur, adil, transparan, dan berintegritas.

Pesan tersebut mengemuka dalam kegiatan sosialisasi pengawasan partisipatif yang digelar Bawaslu RI bersama Komisi II DPR RI di Gedung Olahraga (GOR) Purwaharja, Kota Banjar, Senin (9/11/2026).

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat peran masyarakat dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu, sekaligus mempersiapkan pengawasan menghadapi Pemilu 2029.

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat (Parmas), dan Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu RI, Lolly Suhenti, mengatakan, sosialisasi ini bertujuan menjaga pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap persoalan kepemiluan, meskipun tahapan pemilu telah berakhir.

Menurutnya, pengawasan partisipatif tidak boleh berhenti setelah pemungutan suara selesai. Masyarakat yang sebelumnya terlibat perlu terus dievaluasi dan didorong agar kontribusinya semakin kuat pada pelaksanaan pemilu berikutnya.

"Fokusnya bagaimana merekrut, mengevaluasi masyarakat yang sudah terlibat, serta memastikan kontribusi mereka dalam pengawasan partisipatif pada momentum pemilu mendatang," ujar Lolly.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Agun Gunandjar Sudarsa, menegaskan bahwa masyarakat harus mengambil bagian dalam mengawal setiap tahapan demokrasi.

Ia menilai, pengawasan pemilu tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada Bawaslu. Dukungan masyarakat dan seluruh pemangku kepentingan diperlukan untuk mencegah berbagai bentuk pelanggaran yang berpotensi mencederai hasil pemilu.

Agun juga menyoroti sejumlah persoalan yang masih menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemilu, di antaranya dugaan politik uang dan praktik perpindahan suara antarpartai politik.

Menurutnya, persoalan perpindahan suara juga ditemukan di Kota Banjar. Meski tidak banyak mendapat perhatian karena tidak ada partai politik yang secara terbuka mempersoalkannya, praktik tersebut berpotensi memengaruhi perolehan suara hingga jumlah kursi partai politik.

Selain itu, dugaan pelanggaran yang melibatkan penyelenggara pemilu, baik Komisi Pemilihan Umum (KPU) maupun Bawaslu, juga menjadi perhatian. Apabila ditemukan pelanggaran etik, persoalan tersebut dapat berujung pada penanganan oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Karena itu, Agun meminta masyarakat tidak ragu melaporkan setiap dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu agar dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan.

Di sisi lain, Agun mengungkapkan bahwa Komisi II DPR RI mulai mempersiapkan penguatan sistem penyelenggaraan Pemilu 2029. Evaluasi tersebut mencakup aspek kelembagaan KPU, Bawaslu, dan DKPP agar penyelenggaraan pemilu mendatang semakin akuntabel dan berintegritas.

Ia menilai, kewenangan Bawaslu dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran pemilu masih perlu diperkuat. Keterbatasan kewenangan serta proses penanganan perkara yang cukup panjang dinilai dapat memengaruhi efektivitas pengawasan.

"Masukan-masukan dari Bawaslu RI sudah banyak disampaikan terkait penguatan kewenangan. Ini menjadi bahan evaluasi agar pengawasan pemilu ke depan lebih efektif dan memiliki daya penegakan yang kuat," kata Agun.

Tak hanya itu, Agun juga menyampaikan usulan agar persyaratan calon anggota DPR RI diperketat. Salah satu usulan yang disampaikan yakni calon anggota legislatif diwajibkan memiliki pendidikan minimal sarjana (S1) serta catatan perilaku baik yang dibuktikan melalui Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Berbagai masukan tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki sistem kepemiluan di Indonesia, sehingga persoalan yang pernah terjadi tidak kembali terulang pada Pemilu 2029.

Melalui sosialisasi pengawasan partisipatif di Kota Banjar, Bawaslu RI dan Komisi II DPR RI berharap masyarakat semakin memahami pentingnya peran pengawasan dalam menjaga kualitas demokrasi.

Masyarakat juga diharapkan tidak sekadar menjadi pemilih, tetapi turut berperan aktif mengawasi jalannya pemilu, berani menyampaikan laporan apabila menemukan dugaan pelanggaran, serta ikut menjaga proses demokrasi agar berlangsung jujur, adil, dan berintegritas.