Prakiraan Cuaca Kota Tasikmalaya Hari Ini, Kamis 29 Mei 2025
Berikut adalah informasi cuaca terkini untuk wilayah Kota Tasikmalaya dan sekitarnya.
KOTA TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Mantan calon legislatif DPRD Jawa Barat Dapil 15, Demi Hamzah Rahadian, mengajukan gugatan ke Komisi Informasi Jawa Barat terkait keterbukaan data C1 Plano hasil Pemilu Legislatif 2024. Ia menuding Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota dan Kabupaten Tasikmalaya tidak transparan dalam memberikan akses informasi tersebut.
Demi Hamzah mengaku telah mengajukan permohonan akses ke dokumen C1 Plano sejak Maret 2024, namun hingga berbulan-bulan kemudian, permintaannya tak kunjung direspons oleh pihak KPU. Ia mengklaim menemukan sejumlah kejanggalan dalam dokumen pemilu, sehingga ingin memastikan keabsahan data tersebut.
Setelah melalui proses panjang, pada 20 Februari 2025, Komisi Informasi Jawa Barat akhirnya mengabulkan gugatan Demi Hamzah. Dalam putusannya, KPU Kota dan Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan memberikan informasi yang diminta dalam waktu 14 hari sejak putusan dibacakan.
"Keputusan ini bersifat final dan mengikat. Jika tidak dipatuhi, maka ada sanksi pidana sesuai aturan yang berlaku. Oleh karena itu, KPU harus segera memberikan data yang saya minta," ujar Demi Hamzah, Sabtu (22/2/2025).
Namun hingga kini, ia mengungkapkan belum ada respons dari pihak KPU. "Kami masih menunggu itikad baik mereka. Jika dalam batas waktu 14 hari sejak 12 Februari 2025 tidak ada langkah konkret, maka ini akan berkonsekuensi hukum," tegasnya.
Demi Hamzah menjelaskan bahwa dokumen yang dimintanya adalah C1 Plano asli dari seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota dan Kabupaten Tasikmalaya. Ia mengklaim memiliki bukti bahwa data di sekitar 4.000 TPS diduga telah dimanipulasi atau tidak asli.
"Kami menemukan banyak indikasi kejanggalan. Oleh sebab itu, saya ingin memastikan keabsahan dokumen tersebut. Jangan sampai data yang digunakan dalam proses pleno KPU justru hasil rekayasa," paparnya.
Atas temuannya ini, Demi Hamzah berencana melaporkan dugaan pelanggaran tersebut ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dan Bareskrim Polri.
"Ini bukan sekadar masalah administratif, tapi dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen negara. C1 Plano adalah dokumen resmi yang harus dipertanggungjawabkan," katanya.
Lebih lanjut, Demi Hamzah menegaskan bahwa perkaranya bukan bagian dari sengketa hasil Pemilu, melainkan terkait ketidaktransparanan dalam proses pemilu itu sendiri.
"Ini bukan soal saya menang atau kalah, tapi tentang bagaimana pemilu harus berjalan jujur dan transparan. Jika demokrasi terus ternodai dengan praktik-praktik semacam ini, maka kepercayaan publik terhadap pemilu bisa hilang," tandasnya.
Kini, publik menanti langkah KPU Kota dan Kabupaten Tasikmalaya dalam menindaklanjuti putusan Komisi Informasi. Apakah keterbukaan informasi benar-benar akan dijalankan, atau justru berujung pada langkah hukum lanjutan dari Demi Hamzah?
