Disarankan:
Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, H. Dodo Rosada, mendesak Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan segera mengisi sejumlah jabatan eselon II dan III yang masih dijabat Pelaksana Tugas (Plt).
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Ketua Komisi I DPRD Kota Tasikmalaya, H. Dodo Rosada, mendesak Wali Kota Tasikmalaya Viman Alfarizi Ramadhan segera mengisi sejumlah jabatan struktural eselon II dan III yang hingga kini masih diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).
Menurutnya, kekosongan jabatan definitif yang terlalu lama berpotensi menghambat pengembangan karier Aparatur Sipil Negara (ASN) sekaligus berdampak terhadap optimalisasi pelayanan pemerintahan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, sejumlah jabatan eselon II yang masih diisi Plt di antaranya Asisten Daerah (Asda) I, Asda III, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Bappelitbangda, serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Selain eselon II, terdapat pula sejumlah posisi jabatan eselon III yang masih dijabat oleh pelaksana tugas.
Dodo menilai, kondisi tersebut tidak seharusnya dibiarkan berlarut-larut. Ia meminta kepala daerah segera mengambil langkah untuk mengisi jabatan-jabatan tersebut secara definitif.
"Segera isi kekosongan jabatan itu, jangan sampai Plt. Ini kan pertama, risikonya terburuk ini apabila itu dibiarkan kosong jabatan eselon II atau III ini sama halnya Wali Kota itu sudah melakukan pembiaran," tegas Dodo saat ditemui di DPRD Kota Tasikmalaya, Selasa (10/11/2026) siang.
Ia menjelaskan, salah satu dampak yang perlu menjadi perhatian adalah terhambatnya pengembangan karier ASN. Menurutnya, jabatan yang terlalu lama diisi Plt dapat mengurangi kesempatan pegawai untuk mendapatkan promosi maupun menduduki posisi definitif.
"Dan juga yang jelas terasa terhadap pelayanan. Yang penting di situ ada hak orang lain, di mana hak orang lain itu seharusnya hari ini tapi itu dibiarkan kosong dan diisi Plt, ya pasti terhambat pengembangan kariernya orang tersebut keburu pensiun," katanya.
Dodo juga menyoroti masa penugasan Plt yang dinilainya sudah berlangsung cukup lama. Ia mempertanyakan kebijakan perpanjangan penugasan yang terus dilakukan tanpa adanya pengisian jabatan definitif.
"Kan waktunya bukan sehari, dua hari, dua bulan tiga bulan, terus kosong lagi, perpanjang lagi," ujarnya.
Ia menjelaskan, berdasarkan ketentuan yang dipahaminya, masa penugasan Plt memiliki batas waktu tertentu, yakni satu periode dan dapat diperpanjang satu kali untuk jangka waktu tiga bulan.
"Apabila itu sudah diperpanjang lagi, walaupun orang yang berbeda," jelasnya.
Saat ditanya apakah rata-rata jabatan Plt di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah berlangsung lebih dari tiga bulan, Dodo membenarkan kondisi tersebut.
"Sudah lebih, harus ganti, dan sejak dulu saya minta disegerakan," tegas Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Tasikmalaya tersebut.
Lebih lanjut, Dodo meminta agar pengisian jabatan definitif segera dilakukan demi menjaga kesinambungan pemerintahan dan memberikan kepastian pengembangan karier bagi ASN.
Ia juga menilai pejabat definitif yang merangkap tugas sebagai Plt berpotensi tidak dapat menjalankan seluruh tanggung jawab secara optimal karena harus membagi perhatian terhadap beberapa posisi sekaligus.
"Jangan dibiarkan, kasihan karier PNS dan pengembangannya, harus diisi hari ini, tapi karena diisi Plt keburu pensiun," ungkapnya.
Dodo berharap Pemerintah Kota Tasikmalaya segera menindaklanjuti persoalan tersebut sehingga tidak terjadi kekosongan kepemimpinan dalam waktu berkepanjangan pada sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD).
