Evaluasi Zona Integritas, Dinsos Ciamis Klaim Layanan Publik Bebas Pungli dan KKN

CIAMIS, NewsTasikmalaya.com – Dinas Sosial Kabupaten Ciamis menegaskan komitmennya membangun tata kelola pelayanan publik yang bersih dan transparan. Hal itu disampaikan dalam evaluasi pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) yang digelar melalui zoom meeting bersama Kemenpan RB, Senin (1/9/2025).

Plt. Kepala Dinsos Ciamis, H. Tino Armyanto, menuturkan pihaknya terus berinovasi agar pelayanan semakin cepat, mudah, dan inklusif. 

“Dinas Sosial Kabupaten Ciamis memiliki maklumat pelayanan, visi, misi, dan motto yang jelas. Intinya, kami berkomitmen memberikan pelayanan cepat, mudah, transparan, serta memberi prioritas kepada kelompok rentan,” ujarnya, Selasa (2/9/2025).

Tino menyebutkan enam area perubahan ZI, mulai dari manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen SDM, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Salah satu terobosan yang digulirkan adalah aplikasi SIKISMIS (Sistem Informasi Kartu Indonesia Sehat Ciamis). Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat miskin, penyandang disabilitas, hingga ODGJ dalam mengakses layanan kesehatan.

Selain itu, Dinsos juga memperkuat SOP pelayanan, integrasi layanan digital dengan SPBE, serta sistem pengawasan berbasis SPIP. Survei kepuasan masyarakat dan kanal pengaduan online pun disediakan agar pelayanan lebih akuntabel.

“Kami memastikan seluruh layanan bebas dari praktik KKN, tidak ada pungutan biaya, dan pelayanan diberikan sesuai standar,” tegas Tino.

Upaya ini tercermin dari hasil evaluasi publik. Survei Persepsi Anti Korupsi Triwulan I 2025 mencatat nilai 94,39. Indikator Kinerja Utama tahun 2024 mencapai 101,96%, meningkat dari 2023 sebesar 99,88%. Bahkan, survei kepuasan masyarakat mencatat skor 99,55 dengan predikat A (Sangat Baik).

Capaian itu turut mendatangkan sejumlah penghargaan, antara lain apresiasi dari Gubernur Jawa Barat terkait program kesejahteraan lansia, predikat A Reformasi Birokrasi tingkat perangkat daerah, hingga Zona Hijau Ombudsman RI dengan skor 97,21 pada 2024.

Meski begitu, Tino menegaskan bahwa pembangunan Zona Integritas bukanlah tujuan akhir melainkan proses berkelanjutan.

“Pembangunan Zona Integritas bukan tujuan akhir, melainkan proses berkelanjutan. Dengan kerja keras, inovasi, dan dukungan semua pihak, kami siap mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.