Disarankan:
Ratusan pengelola dapur yang tergabung dalam kemitraan Paguyuban Abah Ucu berkumpul di Ballroom Hotel Grand Metro Tasikmalaya, Sabtu (23/5/2026) pagi. Pertemuan rutin ini digelar sebagai ruang diskusi sekaligus langkah taktis untuk menyosialisasikan pemenuhan administrasi ketat menjelang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Ratusan pengelola dapur yang tergabung dalam kemitraan Paguyuban Abah Ucu berkumpul di Ballroom Hotel Grand Metro Tasikmalaya, Sabtu (23/5/2026) pagi. Pertemuan rutin ini digelar sebagai ruang diskusi sekaligus langkah taktis untuk menyosialisasikan pemenuhan administrasi ketat menjelang pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Paguyuban, Raden Ucu Supriatna, atau yang akrab disapa Abah Ucu menjelaskan bahwa agenda ini tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi antara jajaran mitra, sejumlah yayasan di bawah naungannya, dan SPPI. Lebih dari itu, pertemuan ini menjadi wadah edukasi krusial mengenai standardisasi dapur profesional.
"Hari ini ada sekitar 78 dapur yang hadir, di mana masing-masing dapur diwakili oleh empat hingga lima orang. Agenda utamanya adalah sosialisasi terkait pemenuhan administrasi kedapur-an yang menjadi kewajiban mutlak dalam menyukseskan program Makan Bergizi Gratis," ujar Abah Ucu di sela-sela kegiatan.
Meski saat ini fokus gerakan masih menyasar wilayah Kabupaten Tasikmalaya, sejumlah mitra dari luar daerah seperti Ciamis, Banjar, hingga Pangandaran turut dihadirkan agar mendapatkan edukasi serupa sejak dini.
Abah Ucu menegaskan, seluruh dapur mitra wajib mengantongi standardisasi resmi, mulai dari Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sertifikasi Halal, Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP), Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), hingga sertifikasi ISO.
"Saya pribadi cukup gerah dengan berbagai sorotan terkait kelengkapan ini. Masalah SLHS, IPAL, HACCP, hingga label halal harus segera dituntaskan. Jika merujuk pada petunjuk teknis (juknis), untuk sebuah dapur bisa dikategorikan profesional, maka SLHS adalah syarat utama yang wajib diselesaikan pertama kali," tegasnya.
Melalui forum ini, para pengelola dapur diajak berdiskusi dan merembukkan berbagai kendala lapangan yang mereka hadapi dalam mengurus legalitas tersebut. Guna mematangkan kesiapan, paguyuban turut mengundang Satgas dari Pemerintah Daerah selaku regulator, praktisi hukum, anggota DPRD, Badan Pengurus Harian (BPH), hingga elemen aktivis dari Eksponen 96 dan Pemuda Pancasila.
Kehadiran para aktivis dan praktisi ini sengaja dilibatkan untuk menyamakan persepsi, meminta pandangan hukum, sekaligus membangun sinergi yang harmonis agar seluruh pihak bergerak seirama. Forum ini juga menjadi ruang untuk menyinkronkan visi misi dengan Serikat Perempuan Pengusaha Gas (SPPG) yang turut diundang.
"Kegiatan ini murni didanai dari swadaya anggaran para mitra, bukan dari negara. Kalau di legislatif, ini mirip bimbingan teknis (bimtek) bagi anggota dewan, bedanya ini mandiri," seloroh Abah Ucu.
Selain masalah standardisasi fisik dapur, pertemuan ini juga membedah isu pemerataan kuota yang tengah menjadi topik hangat di kalangan pengelola. Melalui diskusi komprehensif ini, Paguyuban Abah Ucu berharap seluruh dapur mitra di Priangan Timur memiliki kesiapan matang dan kualifikasi yang tinggi demi menjamin mutu serta keamanan pangan program nasional tersebut.
