Disarankan:
Presiden Prabowo Subianto meminta pemerintah menjaga biaya penyelenggaraan ibadah haji agar tidak memberatkan jemaah meski terdapat perubahan sejumlah komponen biaya akibat situasi ekonomi dan geopolitik di Timur Tengah.
JAKARTA, NewsTasikmalaya.com – Presiden RI Prabowo Subianto meminta pemerintah memastikan biaya penyelenggaraan ibadah haji tetap berada pada tingkat yang terjangkau bagi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan di tengah adanya perubahan sejumlah komponen biaya haji yang dipengaruhi dinamika ekonomi global dan situasi geopolitik di Timur Tengah.
Hal itu diungkapkan Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf usai mengikuti rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (28/9/2026).
Menurut Irfan, Presiden menekankan agar setiap penyesuaian dalam formulasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tetap mempertimbangkan kemampuan calon jemaah.
“Memang ada beberapa angka-angka yang harus berubah, tapi pada prinsipnya Presiden mengatakan jangan sampai memberatkan kepada jemaah,” ujar Irfan.
Pemerintah saat ini tengah mengkaji ulang komposisi pembiayaan haji, termasuk porsi antara biaya yang dibayarkan langsung oleh jemaah dan nilai manfaat yang dikelola untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji.
Dalam pembahasan tersebut, Presiden memberikan arahan agar keseimbangan komponen pembiayaan tetap dijaga sehingga tidak menimbulkan lonjakan biaya yang signifikan bagi masyarakat.
“Salah satunya adalah bahwa komposisi antara BPIH dan nilai manfaat akan diformulasikan kembali. Presiden menyarankan sekitar 52 banding 48 agar tidak terlalu memberatkan jemaah,” kata Irfan, dikutip dari laman presidenri.go.id, Selasa (29/9/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi terhadap biaya haji dilakukan karena adanya berbagai perubahan yang memengaruhi kondisi ekonomi, termasuk perkembangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.
Situasi tersebut berdampak pada sejumlah aspek penyelenggaraan ibadah haji yang berkaitan dengan biaya transportasi, akomodasi, layanan jemaah, hingga faktor ekonomi lainnya.
“Seperti kita tahu, ada banyak perubahan terkait situasi geopolitik di Timur Tengah yang salah satunya berefek terhadap ekonomi,” ujarnya.
Meski demikian, pemerintah menegaskan bahwa setiap perubahan dalam struktur biaya haji akan dihitung secara cermat agar tidak membebani calon jemaah.
Menurut Irfan, pemerintah terus mencari formula terbaik agar kebutuhan penyelenggaraan haji tetap terpenuhi tanpa mengurangi akses masyarakat untuk menunaikan rukun Islam kelima tersebut.
“Kami mencari formulasi bagaimana walaupun ada perubahan angka, tetapi jemaah tidak mendapatkan beban yang terlalu besar,” katanya.
Pemerintah saat ini masih melakukan pembahasan lebih lanjut terkait formulasi biaya haji mendatang. Namun, arahan Presiden Prabowo menjadi landasan utama agar kebijakan yang diambil tetap berpihak pada kemampuan jemaah dan menjaga keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji secara optimal.
