Disarankan:
Untuk menjaga daya beli masyarakat, pemerintah menyiapkan bantuan beras bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat, subsidi upah bagi 13,3 juta pekerja, serta stimulus transportasi senilai sekitar Rp883,4 miliar untuk libur Natal dan Tahun Baru.
JAKARTA, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah menyiapkan sejumlah stimulus ekonomi untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus mempertahankan momentum pertumbuhan ekonomi nasional hingga akhir 2026. Langkah tersebut dilakukan di tengah pertumbuhan ekonomi Indonesia yang dilaporkan mencapai 5,45 persen, ditopang oleh aktivitas investasi dan sektor produktif.
Melansir laman presiden.go.id, Rabu (28/10/2026), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan perkembangan tersebut dalam Sidang Kabinet Paripurna bertajuk Dua Tahun Pertama Pemerintahan Kerja Nyata untuk Negeri yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Airlangga memaparkan kondisi perekonomian nasional sekaligus sejumlah kebijakan pemerintah untuk menjaga konsumsi rumah tangga, memperkuat sektor keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Ekonomi dan stabilitas sektor riil, ini ekonomi kita terus tumbuh di atas 5 persen, yaitu 5,45 persen, di mana ini lebih tinggi dari global rata-rata yang 3 persen dan kita di sini tertinggi di G20 Pak Presiden, dan juga salah satu yang tertinggi di ASEAN,” ujar Airlangga.
Menurutnya, pemerintah berupaya mempertahankan pertumbuhan ekonomi melalui kombinasi kebijakan fiskal, penguatan sektor produktif, serta pemberian bantuan yang menyasar masyarakat dan pekerja.
Sejumlah Indikator Ekonomi Tunjukkan Perkembangan Positif
Airlangga menjelaskan, sejumlah indikator turut menjadi perhatian pemerintah dalam mengevaluasi kondisi perekonomian nasional.
Dari sektor manufaktur, indeks manajer pembelian atau Purchasing Managers' Index (PMI) tercatat meningkat menjadi 52,4. Angka di atas 50 tersebut menunjukkan aktivitas manufaktur berada dalam fase ekspansi.
Sementara itu, indeks keyakinan konsumen berada di level 118,1. Tingkat pengangguran dilaporkan sebesar 4,65 persen, sedangkan rasio Gini mencapai 0,368.
“Dari segi manufaktur optimis, PMI (Purchasing Managers’ Index) naik lagi di 52,4, yaitu di atas 50. Kemudian surplus dagang kita juga positif 7,25, dari segi konsumen positif 118,1, pengangguran sejak 94 ini pengangguran terendah Pak Presiden, 4,65 persen, dan rasio gini juga terus membaik 0,368,” imbuhnya.
Di sisi fiskal, pemerintah melaporkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebesar 1,24 persen. Angka tersebut disebut masih sesuai dengan arah perencanaan pemerintah.
Airlangga juga menyampaikan bahwa Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan pada level 5,75 persen. Adapun imbal hasil surat berharga negara dengan tenor 10 tahun tercatat sebesar 7,21 persen.
Dari sektor perbankan, pertumbuhan kredit dilaporkan mencapai 13,65 persen, sedangkan dana pihak ketiga tumbuh 10,94 persen. Rasio kecukupan modal perbankan berada di level 24,10 persen dan rasio kredit bermasalah atau *non-performing loan* (NPL) tercatat 2,11 persen.
Cadangan devisa Indonesia juga dilaporkan mencapai 146,3 miliar dolar AS, dengan kemampuan membiayai sekitar 6,5 bulan impor.
Indikator-indikator tersebut menjadi bagian dari evaluasi pemerintah untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan mendukung keberlanjutan pertumbuhan ekonomi.
Bantuan Beras dan Subsidi Upah Jadi Andalan Stimulus Akhir Tahun
Memasuki kuartal IV 2026, pemerintah menyiapkan beberapa program stimulus untuk menjaga daya beli masyarakat. Kebijakan tersebut mencakup bantuan pangan, subsidi upah, serta program yang diarahkan untuk memperluas akses keuangan.
Salah satu program yang disiapkan adalah bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan bagi 33,24 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp17,54 triliun untuk program tersebut.
Selain itu, subsidi upah sebesar Rp300 ribu selama tiga bulan direncanakan menyasar 13,3 juta pekerja, dengan anggaran Rp11,97 triliun.
Airlangga juga menyebut program satu orang satu rekening akan dijalankan pada kuartal IV 2026 dengan anggaran Rp1,28 triliun.
“Program 1 orang 1 rekening ini dijalankan di kuartal keempat, anggarannya 1,28 triliun, kemudian bantuan pangan beras, 10 kilogram per bulan untuk 33,24 juta KPM, ini anggarannya 17,54 (triliun), kemudian bantuan subsidi upah 300 ribu untuk 3 bulan, sekaligus nanti di November-Desember, nah ini diberikan kepada 13,3 juta pekerja, anggarannya 11,97 (triliun),” ungkap Airlangga.
Melalui berbagai program tersebut, pemerintah berupaya menjaga kemampuan belanja masyarakat, khususnya kelompok yang membutuhkan dukungan ekonomi.
Bantuan pangan diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pokok rumah tangga, sedangkan subsidi upah ditujukan untuk menopang daya beli pekerja.
Diskon Transportasi Disiapkan untuk Libur Natal dan Tahun Baru
Pemerintah juga menyiapkan stimulus transportasi menjelang libur Natal 2026 dan Tahun Baru 2027 atau Nataru.
Program tersebut mencakup diskon 30 persen tiket perjalanan, termasuk angkutan laut, serta penyesuaian tarif jasa kepelabuhanan oleh ASDP. Pemerintah juga menyiapkan fasilitas pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara domestik.
Berdasarkan paparan Airlangga, stimulus transportasi itu diperkirakan memberikan manfaat kepada sekitar 6,6 juta masyarakat dengan anggaran kurang lebih Rp883,4 miliar.
“Kemudian Stimulus Nataru, ini sudah disepakati diskon 30 persen daripada tiket, kemudian 30 persen juga untuk kapal, kemudian jasa kepelabuhan juga diberikan spesial harga dari ASDP, kemudian juga PPN ditanggung pemerintah untuk perjalanan udara di dalam negeri,” kata Airlangga.
Stimulus tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat menekan biaya perjalanan selama periode libur akhir tahun.
Selain memberikan keringanan biaya transportasi, kebijakan itu juga diarahkan untuk mendukung mobilitas masyarakat dan menjaga aktivitas ekonomi selama musim liburan.
Pemerintah Siapkan Program Lanjutan pada 2027
Selain stimulus yang berjalan pada akhir 2026, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah program lanjutan yang diharapkan dapat dimulai pada Januari 2027.
Di bidang pengembangan sumber daya manusia, program magang nasional direncanakan berlanjut dengan target 150.000 peserta. Program vokasi nasional juga akan diteruskan dengan sasaran 300.000 peserta.
Kedua program tersebut diarahkan untuk memperkuat keterampilan tenaga kerja dan memperluas kesempatan masyarakat dalam memasuki dunia kerja.
Pemerintah juga membahas kebijakan PPh ditanggung pemerintah bagi pekerja dengan gaji maksimal Rp10 juta. Fasilitas tersebut direncanakan berlaku lintas sektor sesuai kebijakan yang ditetapkan.
Selain itu, pemerintah akan mengevaluasi kemungkinan peningkatan batas penghasilan tidak kena pajak (PTKP), yang saat ini sebesar Rp54 juta per tahun. Kajian tersebut akan mempertimbangkan perkembangan inflasi dan upah minimum.
“Untuk program tahun depan yang diharapkan ini bisa dimulai di bulan Januari, yaitu magang nasional dilanjutkan 150.000 peserta, kemudian juga vokasi nasional ini juga dilanjutkan untuk 300.000 peserta, kemudian PPH ditanggung pemerintah untuk pekerja dengan gaji maksimal 10 juta, itu juga untuk seluruh sektor, kemudian evaluasi mengenai peningkatan batas PTKP yang sekarang 54 juta, tentu mempertimbangkan inflasi dan upah minimum,” ungkap Airlangga.
Kebijakan-kebijakan tersebut masih memerlukan tindak lanjut sesuai mekanisme dan ketentuan pemerintah sebelum diterapkan.
Stimulus Perumahan dan Jaminan Pekerja Turut Dibahas
Di sektor perumahan, pemerintah merencanakan kelanjutan fasilitas PPN ditanggung pemerintah untuk pembelian rumah dengan harga di atas Rp2 miliar hingga maksimal Rp5 miliar, sesuai skema yang disiapkan.
Pemerintah juga membahas relaksasi iuran program Jaminan Kehilangan Pekerjaan dan Jaminan Kematian, peningkatan manfaat jaminan ketenagakerjaan, serta dukungan terhadap kredit pemilikan rumah (KPR) bersubsidi.
Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh akses perumahan sekaligus memperkuat perlindungan bagi pekerja.
Selain itu, pemerintah turut membahas penyesuaian standar kadar emas pada sektor industri perhiasan. Dalam paparannya, Airlangga menyebut standar yang dibahas adalah perubahan dari 99,99 persen menjadi 99,9 persen agar sesuai dengan standar industri yang dimaksud.
“Kemudian PPN ditanggung pemerintah juga dilanjutkan untuk rumah di atas 2 miliar dan maksimum 5 miliar, relaksasi iuran dari jaminan kehilangan kerja dan jaminan kematian, kemudian tambahan manfaat jaminan kerja dan KPR bersubsidi dan MBT, plus untuk sektor perhiasan, perubahan daripada standar yang sementara ini bebas emas 99,99 persen, ini sebetulnya standar industrinya seharusnya 99,9 persen,” pungkas Airlangga.
Berbagai kebijakan tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia, memperkuat daya beli masyarakat, dan mendukung aktivitas dunia usaha.
Meski demikian, pelaksanaan setiap program tetap bergantung pada ketentuan teknis, kesiapan anggaran, serta kebijakan lanjutan dari kementerian dan lembaga terkait.
