Disarankan:
Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp219 miliar atau sekitar 18,5 persen dari alokasi biasanya. Kebijakan efisiensi anggaran ini tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, tetapi juga hampir di seluruh daerah Indonesia, termasuk Jawa Barat, dengan rata-rata pemotongan 20–25 persen bahkan ada yang mencapai 30 persen.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalami pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp219 miliar atau sekitar 18,5 persen dari alokasi biasanya. Kebijakan efisiensi anggaran ini tidak hanya terjadi di Tasikmalaya, tetapi juga hampir di seluruh daerah Indonesia, termasuk Jawa Barat, dengan rata-rata pemotongan 20–25 persen bahkan ada yang mencapai 30 persen.
Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, menyampaikan hal itu usai mengikuti upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Bale Kota, Rabu (1/10/2025) pagi.
"TKD kemarin kami bahas dalam rapat koordinasi dengan Pemprov Jabar yang membicarakan soal insfrwstruktur sebagai salah sati sumber dana TKT," ungkap Viman kepada wartawan.
Meski mengalami pemotongan cukup besar, Viman menegaskan Pemkot Tasikmalaya akan tetap menjalankan tugas pemerintahan dan pelayanan publik dengan semangat.
"Kami perlu merencanakan keuangan dengan baik, karena ini kondisi nasional, seluruh Jabar juga mengalami hal yang sama," ujarnya.
Menurut Viman, kondisi defisit anggaran yang dialami saat ini mencapai hingga 83 persen. Untuk itu, pihaknya akan berkolaborasi dengan DPRD guna mencari strategi dan solusi bersama.
"Kita harus merancang perencanaan keuangan yang lebih matang dan menerapkan strategi efisiensi anggaran yang tepat," bebernya.
Meski begitu, ia tetap mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang menyalurkan anggaran secara langsung ke daerah melalui program-program prioritas. Menurutnya, kebijakan tersebut mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
"Program pusat turun ke daerah dan bisa lebih kita rasakan manfaatnya, walaupun TKD dipotong untuk program prioritas pusat yang bisa hasilkan kesejahteraan rakyat di semua wilayah," tuturnya.
Terkait wacana penerapan sistem work from home (WFH) sebagaimana direncanakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, Viman menyatakan masih akan melakukan kajian.
"Kita akan kaji ya, kalau diberlakukan efektif ya kenapa tidak. Hanya produktivitas dan layanan tidak boleh kendor utamanya," pungkasnya.
