Disarankan:
Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tasikmalaya melontarkan kritik tajam terhadap sistem birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya. Mereka menilai kinerja birokrasi saat ini belum mampu menjawab berbagai persoalan sosial masyarakat secara konkret, cepat, dan berkeadilan.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Koalisi Masyarakat Sipil Kota Tasikmalaya melontarkan kritik tajam terhadap sistem birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya. Mereka menilai kinerja birokrasi saat ini belum mampu menjawab berbagai persoalan sosial masyarakat secara konkret, cepat, dan berkeadilan.
Perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Arip Muztabasani, menyatakan bahwa kritik tersebut didasari oleh sejumlah indikator sosial, ekonomi, dan pelayanan publik di daerah yang hingga kini masih menunjukkan masalah serius.
"Reformasi birokrasi tidak boleh hanya berhenti pada jargon administratif. Birokrasi yang sehat harus hadir dengan pelayanan cepat, transparan, dan berpihak pada masyarakat kecil. Tapi realitas di lapangan menunjukkan masih banyak persoalan yang belum tertangani maksimal," tegas Arip, Sabtu (9/5/2026) sore.
Arip mencatat ada lima indikator utama yang mencerminkan lemahnya efektivitas birokrasi daerah saat ini:
1. Tingginya angka kemiskinan dan kerentanan ekonomi.
2. Tingginya angka pengangguran di kalangan usia produktif.
3. Infrastruktur dasar dan tata kelola lingkungan yang belum optimal.
4. Prosedur pelayanan publik yang masih panjang dan kurang transparan.
5. Partisipasi publik dalam kebijakan daerah yang dinilai masih sebatas formalitas.
Menyikapi kondisi tersebut, Koalisi mendesak Pemkot Tasikmalaya segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem birokrasi dan pelayanan publik. Transparansi penggunaan APBD, prioritas program pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan ekonomi, serta percepatan pembangunan infrastruktur menjadi tuntutan utama mereka.
Selain itu, Arip menambahkan bahwa pemerintah perlu menciptakan lapangan kerja produktif berbasis potensi lokal, melibatkan masyarakat sipil secara nyata dalam pengambilan kebijakan, serta menindak tegas aparatur yang tidak profesional dalam menjalankan tugas.
"Kota Tasikmalaya butuh birokrasi yang hadir untuk rakyat, bukan yang sibuk pada pencitraan administratif. Pemerintah harus berani menyelesaikan masalah masyarakat secara nyata," pungkasnya.
