Disarankan:
Dalam rangka mendukung percepatan pemberantasan kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas bersama beberapa perguruan tinggi melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Desa Cerdas, Mandiri, Sejahtera (Desa Cemara).
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Dalam rangka mendukung percepatan pemberantasan kemiskinan, Kementerian PPN/Bappenas bersama beberapa perguruan tinggi melaksanakan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Desa Cerdas, Mandiri, Sejahtera (Desa Cemara).
Program ini bertujuan untuk mengentaskan kemiskinan di tingkat desa atau kelurahan serta mendorong transformasi ekonomi.
Deputi Bidang Kependudukan dan Ketenagakerjaan, Maliki, menyatakan bahwa potensi wisata alam di Taraju menjadi salah satu keunggulan daerah yang perlu dikembangkan. Potensi ini diharapkan bisa menarik wisatawan lokal maupun internasional.
"Di sini, pengunjung dapat menikmati berbagai kegiatan yang populer di kalangan internasional, seperti lari (joging), bersepeda, dan berkemah. Masih banyak aktivitas lain yang bisa dilakukan di sini," ujar Maliki, Sabtu (12/10/2024).
Maliki juga menekankan pentingnya pengembangan infrastruktur pendukung, termasuk akses jalan menuju lokasi wisata.
"Diperlukan fasilitas penginapan, rumah makan, dan pengelolaan limbah yang baik, baik itu dijadikan pupuk maupun produk lain. Semua ini harus dipertimbangkan agar dapat mengakomodasi wisatawan dengan optimal," tambahnya.
Lebih lanjut, Maliki menjelaskan bahwa pengembangan wisata ini juga bertujuan untuk memberantas kemiskinan dengan cara menciptakan pendapatan dari luar yang dikelola secara lokal.
Semua potensi lokal diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga menciptakan pendapatan dan membuka peluang kerja bagi warga sekitar.
"Hal yang perlu kita siapkan adalah infrastruktur dan sumber daya manusia. Mereka harus bisa memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan, serta mengelola layanan dengan baik agar wisatawan mendapatkan pengalaman yang menyenangkan," tandas Maliki.
Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi Golkar, Ferdiansyah, menyebutkan adanya program data sosial ekonomi yang membuat berbagai indikator kemiskinan. Langkah pertama adalah memperjelas definisi kemiskinan.
"Setiap lembaga pemerintahan memiliki definisi yang sedikit berbeda. Jika kita mengikuti standar lembaga dunia, indikator kemiskinan di Indonesia memang masih jauh. Oleh karena itu, kita perlu menciptakan indikator kemiskinan yang sesuai dengan kondisi Indonesia," jelasnya.
Ferdiansyah juga menyoroti kemiskinan ekstrem di Tasikmalaya. Ia menyebutkan bahwa terdapat 22 ribu warga Kabupaten Tasikmalaya yang tergolong miskin ekstrem, dan hal ini menjadi fokus utama dalam berbagai program kemiskinan.
"Kami sedang mendiskusikan kelanjutan program Backstopping bersama Pak Maliki. Program ini bertujuan agar mereka yang sudah miskin tidak jatuh ke dalam kategori miskin ekstrem. Ini harus menjadi perhatian bersama," ungkap Ferdiansyah.
Ia juga berharap agar program Desa Cemara dapat terus didukung untuk menurunkan angka kemiskinan di Tasikmalaya, dengan kolaborasi bersama Kementerian dan lembaga pemerintah lainnya, seperti Kementerian Pendidikan, Ketenagakerjaan, dan Sosial.
"Kami juga memohon agar Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya selalu memperbarui data kemiskinan. Dengan begitu, perubahan dapat segera dilihat," pungkasnya.
Ferdiansyah menambahkan, sektor informal juga perlu mendapatkan perhatian karena dinamisasinya sangat tinggi. Kolaborasi dengan Deputi Maliki diharapkan dapat membantu memvalidasi data serta langsung menindaklanjuti program yang telah direncanakan.
"Kami mendukung penuh program Desa Cemara (Cerdas Mandiri dan Sejahtera). Ke depannya, kami berharap program ini dapat menjadi solusi nyata untuk mengentaskan kemiskinan di Indonesia," tutupnya.
