Lokasi dan Jadwal Samsat Keliling Kota Tasikmalaya Hari Ini, Kamis, 8 Oktober 2026
Layanan ini merupakan solusi praktis yang diberikan kepada warga yang ingin mengurus pajak kendaraan tanpa harus datang langsung ke kantor samsat.
Disarankan:
Suasana audensi warga Panglayungan dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tasikmalaya berlangsung panas, Selasa (16/9/2025).
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Suasana audensi warga Panglayungan dengan Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tasikmalaya, Badan Pusat Statistik (BPS), dan Bank Negara Indonesia (BNI) Cabang Tasikmalaya berlangsung panas, Selasa (16/9/2025).
Ketegangan pecah setelah Kepala Dinsos Kota Tasikmalaya, Budi Rachman, beradu mulut dengan salah seorang perwakilan warga bernama Azian Fahminudin alias Ozos di Ruang Banggar DPRD Kota Tasikmalaya. Perdebatan keduanya bahkan ramai diperbincangkan warganet usai videonya tersebar di media sosial.
Budi menjelaskan, perdebatan itu berawal dari persoalan data Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang dinilai tidak tepat sasaran. Menurutnya, pihak Dinsos maupun BNI hanya menerima data dari pusat, sehingga solusi akan ditempuh melalui surat resmi ke Kementerian Sosial maupun BNI pusat.
“Permasalahan sebenarnya sudah dibahas pada 9 September di Aula Kelurahan. Kesepakatannya, kita tunggu jawaban dari Kemensos atau BNI pusat. Tapi saudara Ozos mengulang kembali hal yang sama, sehingga sempat terjadi ketegangan,” kata Budi.
Budi menegaskan dirinya tidak berniat menutup-nutupi data maupun mempersulit warga.
“Saya sangat transparan. Saya justru memperjuangkan hak masyarakat agar yang berhak benar-benar menerima bantuan,” ucapnya.
Sementara itu, Ozos menyebut warga resah dengan kriteria penerima bansos yang hanya ditetapkan bagi warga berstatus desil 1-5. Menurutnya, praktik di lapangan masih banyak kejanggalan.
“Masalahnya, ada KPM yang terindikasi judi online tapi tetap menerima bansos, sementara warga miskin justru dicoret. Ada guru madrasah dengan penghasilan Rp100 ribu per bulan, malah bantuannya disetop karena disebut terindikasi judol. Ada juga jompo yang nangis karena dicoret,” beber Ozos.
Ia juga menyayangkan reaksi emosional Kadinsos saat ditanya warga.
“Kalau memang tidak tahu jawabannya, bilang saja tidak tahu. Itu lebih sederhana,” ujarnya.
Audensi tersebut turut dihadiri pimpinan dan anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya. Warga Panglayungan berencana kembali bermusyawarah malam ini untuk menyikapi hasil pertemuan.
Layanan ini merupakan solusi praktis yang diberikan kepada warga yang ingin mengurus pajak kendaraan tanpa harus datang langsung ke kantor samsat.
Program SIM keliling menjadi salah satu upaya kepolisian dalam meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan mudah dijangkau.
Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat koordinasi antara PLN dan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam mendukung pembangunan serta peningkatan pelayanan kelistrikan bagi masyarakat.