Disarankan:
Dampak dari pembongkaran bangunan liar (bangli) di sepanjang sempadan Saluran Irigasi Induk Cimulu, Kota Tasikmalaya, mulai dirasakan oleh para pelaku usaha di sekitar lokasi. Salah satunya dialami oleh Dede Redis Sutisna Senjaya, pemilik usaha kuliner Arem Jambe Ngora.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Dampak dari pembongkaran bangunan liar (bangli) di sepanjang sempadan Saluran Irigasi Induk Cimulu, Kota Tasikmalaya, mulai dirasakan oleh para pelaku usaha di sekitar lokasi. Salah satunya dialami oleh Dede Redis Sutisna Senjaya, pemilik usaha kuliner Arem Jambe Ngora.
Menurut Dede, bangunan yang dibongkar tersebut selama ini menjadi tempat konsumen menikmati hidangan khas yang ia sajikan. Ia menyebut bangunan itu disewa dari pihak pemilik yang mengantongi izin mendirikan bangunan (IMB) sejak lama.
"Saya hanya menyewa tempat itu. Saya juga memiliki salinan izin pembangunan jembatan di depan toko. Setahu saya, izinnya lengkap dan berasal dari Provinsi sejak 1980. Karena itu saya berani mengontrak tempat ini untuk usaha kuliner," ujar Dede saat ditemui di lokasi, Senin (28/7/2025) pagi.
Dede mengaku telah menyewa lokasi tersebut sejak tahun 2014 dengan sistem pembayaran bulanan. Selama 11 tahun menjalani usaha di tempat itu, ia melihat perkembangan yang cukup signifikan, namun kondisi kini berubah drastis pasca pembongkaran.
"Omzet saya turun sekitar 60 persen. Sekarang saya hanya bisa bertahan di sisa area yang tidak dibongkar dan masih menunggu kepastian harus pindah ke mana. Saya berharap doa dan dukungan dari masyarakat agar bisa mendapatkan lokasi usaha yang lebih baik," ujarnya.
Meski sedang mengalami kesulitan, Dede tetap berkomitmen menyediakan makanan sehat berbasis rempah-rempah dengan harga terjangkau bagi masyarakat menengah ke bawah.
"Harga per porsi hanya Rp10.000. Target pasar saya memang masyarakat kelas menengah ke bawah. Saya ingin tetap menyajikan makanan sehat dan khas Tasikmalaya," jelasnya.
Dede tak menutupi rasa kecewanya atas tindakan pembongkaran yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kendati demikian, ia tetap menghormati proses hukum dan peraturan yang berlaku.
"Saya kecewa, iya. Tapi saya tetap taat hukum. Saya hanya berharap pemerintah mempertimbangkan penggunaan sempadan sungai ini sebagai tempat usaha rakyat kecil. Apalagi, di kota ini banyak bangunan yang juga berdiri di sempadan sungai," katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya keadilan dalam penegakan aturan, tanpa tebang pilih.
"Saya mendukung penuh program Pak Dedi Mulyadi dalam merawat sungai sebagai sumber kehidupan. Tapi aturan harus diterapkan secara adil. Jangan sampai tajam ke bawah, tumpul ke atas. Di pusat kota banyak toko yang menutup aliran sungai, itu juga harus ditertibkan," pungkas Dede.
