PLN UP3 Tasikmalaya Perkuat Kepatuhan Pajak Kendaraan Operasional Lewat Sinergi dengan Bapenda dan Kepolisian
PLN UP3 Tasikmalaya memperkuat kepatuhan pajak kendaraan operasional melalui koordinasi dengan Bapenda, Jasa Raharja, dan Kepolisian.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya meminta seluruh 185 dapur Masak Besar Gizi (MBG) yang tersebar di 39 kecamatan untuk segera mengurus Sertifikat Laik Higieni Sanitasi (SLHS). Langkah ini dilakukan guna memastikan kualitas dan keamanan makanan yang didistribusikan ke berbagai satuan pendidikan.
Asisten Daerah (Asda) I Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Nana Heriyana, menyampaikan hal tersebut menyusul adanya sejumlah kasus keracunan makanan di beberapa kecamatan.
"Kita harapkan dan menginstruksikan soal SLHS harus segera diproses. Jadi sarankan sebelum dibangun dapur, harus ditempuh SLHS dulu dan mengikuti persyaratannya," ujar Nana usai menghadiri apel rutin di Lapangan Setda, Kompleks Pemkab Tasikmalaya, Senin (13/10/2025).
Nana menjelaskan, Pemkab terus melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap seluruh dapur MBG untuk memastikan makanan yang disalurkan ke sekolah-sekolah tetap memenuhi standar kesehatan.
Ia juga meminta agar pengelola dapur menambah jumlah tenaga kerja guna memaksimalkan proses penyediaan makanan dalam jumlah besar.
"Karena porsi makan di dapur hampir 3 ribu lebih dan ini yang harus menjadi catatan orang dapur harua ditambah, supaya bisa maksimal," katanya.
Terkait dapur MBG yang belum memiliki sertifikat, Nana menyebut sebagian dapur sudah mengantongi SLHS, sementara lainnya masih dalam proses penerbitan.
"Itu yang kami terima, tapi datanya harus dipastikan dulu jumlahnya ke SPPI, kami hanya mengingatkan saja untuk segera ditempuh terkait SLHS untuk mengantisipasi kejadian tidak terulang," pungkasnya.
