Pemkot Tasikmalaya Hadapi Pemotongan Dana Transfer Rp220 Miliar, Dewan Tolak Wacana Pemotongan Dana Pokir

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Tasikmalaya tengah menghadapi tantangan serius dalam pengelolaan keuangan daerah menyusul adanya pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat yang mencapai Rp220 miliar.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Tasikmalaya, Tedi Setiadi, menyebut pemotongan anggaran tersebut akan berdampak pada berbagai program pembangunan yang telah direncanakan sebelumnya.

“Pemotongan ini cukup luas dan banyak kegiatan yang sebelumnya sudah disetujui bersama DPRD harus dievaluasi ulang,” kata Tedi, Selasa (28/10/2025).

Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Tasikmalaya mulai melakukan penghematan dengan meninjau kembali program prioritas serta menunda belanja yang tidak mendesak. Tedi juga meminta seluruh perangkat daerah untuk menghitung ulang kebutuhan anggaran masing-masing dan menyesuaikan dengan kondisi fiskal terkini.

Rencana efisiensi ini, lanjutnya, juga berdampak pada alokasi anggaran pokok pikiran (pokir) DPRD. “Kebijakan penghematan ini harus dilakukan secara menyeluruh agar kondisi keuangan daerah tetap terkendali,” ujarnya.

Meski begitu, Pemkot Tasikmalaya berupaya menyeimbangkan kondisi keuangan dengan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi potensi ekonomi lokal. 

“Kami tidak bisa hanya mengandalkan dana transfer. Potensi daerah harus digali agar beban fiskal dapat tertutupi,” tambah Tedi.

Sementara itu, anggota DPRD Kota Tasikmalaya dari Fraksi PDI Perjuangan, Kepler Sianturi, menyatakan ketidaksetujuannya terhadap rencana pemotongan anggaran pokir dewan dengan alasan efisiensi.

Menurut Kepler, kebijakan tersebut berpotensi menghambat penyaluran aspirasi masyarakat serta pelaksanaan program pembangunan infrastruktur di wilayah pemilihan. 

“Pokir saya bukan untuk keuntungan pribadi. Sebab tugas utama saya adalah menyalurkan aspirasi masyarakat, bukan mengamankan posisi politik,” tegasnya.

Ia juga meminta agar pihak eksekutif bersikap transparan dalam menentukan pos anggaran yang akan dipotong serta arah realokasinya. 

“Saya mengusulkan agar pemotongan dilakukan secara selektif dengan tetap memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” tandas Kepler.