Ikuti Kami :

Disarankan:

Pemkot Tasikmalaya Luncurkan Kartu Kredit Indonesia untuk Kemudahan Pengadaan Barang dan Jasa

Rabu, 04 September 2024 | 10:20 WIB
Pemkot Tasikmalaya Luncurkan Kartu Kredit Indonesia untuk Kemudahan Pengadaan Barang dan Jasa
Pemkot Tasikmalaya Luncurkan Kartu Kredit Indonesia untuk Kemudahan Pengadaan Barang dan Jasa. Foto: NewsTasikmalaya.com/Istimewa-Kominfo Kota Tasikmalaya

Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Payment Gateway melalui Digi Mobile Bank BJB, yang terintegrasi dalam aplikasi Informasi Kepegawaian Elektronik Terpadu (IKET).

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Pemerintah Kota Tasikmalaya resmi meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) dan Payment Gateway melalui Digi Mobile Bank BJB, yang terintegrasi dalam aplikasi Informasi Kepegawaian Elektronik Terpadu (IKET). Acara peluncuran ini berlangsung di Aula Bappelitbangda Kota Tasikmalaya pada Selasa (3/9/2024).

Pj Wali Kota Tasikmalaya, Cheka Virgowansyah, menjelaskan bahwa peluncuran ini bertujuan untuk mempermudah proses pengadaan barang dan jasa serta meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.

"KKI adalah fasilitas pembayaran yang akan memudahkan belanja yang dibebankan pada APBD, seperti biaya perjalanan dinas. Kartu ini menawarkan berbagai manfaat, termasuk mengurangi potensi fraud, memberikan fleksibilitas, kemudahan, dan jangkauan luas dalam belanja elektronik," kata Cheka dalam sambutannya yang disiarkan melalui akun YouTube resmi Pemkot Tasikmalaya.

Cheka juga menyebutkan bahwa Pemkot Tasikmalaya telah meluncurkan IKET yang terintegrasi dengan database kepegawaian nasional, Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN), dan BKN pada 5 Maret 2024 lalu.

"Fitur Payment Gateway pada aplikasi IKET memberikan keuntungan tambahan bagi ASN, termasuk kemampuan untuk melakukan pembayaran berbasis QRIS. Ini merupakan langkah inovatif dalam digitalisasi pembayaran bagi ASN," ungkapnya.

Cheka mengucapkan terima kasih kepada Bank BJB sebagai stakeholder yang turut memfasilitasi kemudahan pelayanan bagi ASN dengan layanan yang cepat, mudah, transparan, akurat, akuntabel, dan informatif.

Ia juga mendorong kepala OPD untuk mensosialisasikan berbagai program yang telah diluncurkan oleh pemerintah.

"Program yang baik tidak akan optimal jika tidak dipublikasikan dengan baik," tambahnya.

Dengan peluncuran ini, diharapkan proses pengadaan barang dan jasa serta manajemen keuangan daerah dapat berjalan lebih efisien dan transparan.

Editor
Link Disalin