VIDEO: Kampung Sosial Hadir di Kota Banjar, Salurkan Bantuan untuk Masyarakat
Program Kampung Sosial hadir di Kota Banjar melalui kolaborasi Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat dan Dinas Sosial Kota Banjar.
BANJAR, NewsTasikmalaya.com – Pemerintah terus melakukan pemutakhiran data desil untuk memastikan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang tercatat dalam data sesuai dengan kondisi sebenarnya di lapangan.
Pemutakhiran data tersebut dilakukan melalui ground check atau pengecekan langsung ke lapangan. Langkah ini menjadi bagian dari upaya pemerintah memastikan pelaksanaan perlindungan sosial (perlinsos) dapat berjalan lebih tepat sasaran.
Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Neneng Komara Nengsih, mengatakan proses verifikasi data di lapangan turut melibatkan unsur TNI di wilayah Jawa Barat.
Koordinasi dilakukan dengan jajaran TNI, termasuk Pangdam dan para Komandan Distrik Militer (Dandim), untuk mendukung proses pengecekan serta verifikasi kondisi masyarakat secara langsung.
“Kemudian sekarang perlinsos itu juga dilaksanakan. Sampai tentara semua, kalau di Jawa Barat, kemarin saya bertemu dengan Pak Pangdam dan Dandim seluruh Jawa Barat. Juga untuk menjadi agen dari perlinsos seperti itu,” ujar Neneng, Kamis (24/9/2026).
Menurut Neneng, pemutakhiran data membutuhkan kolaborasi lintas pemerintahan. Karena itu, koordinasi terus dilakukan antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, hingga Kementerian Sosial.
“Dan kemudian juga kita terus berkolaborasi di sosial provinsi, kabupaten, dan terutama di Kementerian Sosial,” kata Neneng.
Ia menegaskan, pengecekan langsung ke lapangan diperlukan agar data desil yang digunakan pemerintah dapat menggambarkan kondisi sosial ekonomi masyarakat terkini.
“Sehingga supaya desilnya itu sesuai dengan kondisi yang ada di masyarakat,” pungkas Neneng.
Pemutakhiran data desil tersebut diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya memperbaiki akurasi data penerima manfaat sekaligus mendukung pelaksanaan berbagai program perlindungan sosial agar lebih sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat di masing-masing wilayah.
Dengan adanya verifikasi lapangan serta kolaborasi lintas sektor, pemerintah berupaya memastikan data yang digunakan dalam pelaksanaan perlindungan sosial terus diperbarui dan mencerminkan kondisi masyarakat secara faktual.
