Perebutkan 9 Kursi, 31 Kandidat Bersaing Ketat dalam Pemilihan Anggota BPD Balokang Kota Banjar

BANJAR, NewsTasikmalaya.com — Pemerintah Desa Balokang, Kecamatan Banjar, Kota Banjar, menggelar pesta demokrasi tingkat desa melalui pemungutan suara pemilihan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk masa jabatan periode 2026–2034, Minggu (17/5/2026).

Sebanyak 31 kandidat dipastikan turut ambil bagian dalam bursa pemilihan ini. Mereka bersaing ketat untuk memperebutkan 9 alokasi kursi yang tersedia, yang terbagi dari unsur keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan.

Pantauan di lapangan menunjukkan proses pemungutan suara berlangsung dengan antusiasme yang sangat tinggi dari masyarakat setempat. Warga dari berbagai dusun tampak berbondong-bondong mendatangi bilik suara untuk menyalurkan hak pilihnya sekaligus mengawal calon yang dinilai vokal dalam menyuarakan aspirasi masyarakat bawah.

"Langkah pemungutan suara ini diambil karena jumlah formasi BPD Desa Balokang yang dibutuhkan untuk periode delapan tahun ke depan adalah sebanyak sembilan kursi," ujar Ketua Panitia Pemilihan BPD Desa Balokang, Encang Zaenal Muarif, Minggu (17/5/2026).

Encang merinci, peta persaingan dalam pemilihan ini dibagi ke dalam beberapa zona wilayah pemilihan (Wilpil). Pada Wilayah Pemilihan 1, cakupan wilayahnya meliputi Dusun Gardu, Dusun Parung, dan Dusun Cibeureum. Di zona ini, terdapat 10 orang calon yang bertarung memperebutkan tiga kursi anggota BPD.

Sementara itu, Wilayah Pemilihan 2 memiliki cakupan geografis dan jumlah penduduk yang lebih luas, dengan melibatkan instrumen dari Dusun Balokang, Dusun Ciaren, Dusun Karang Tengah, dan Dusun Karang Pucung. Para kandidat di zona kedua ini juga terlibat persaingan sengit untuk mengamankan sisa kursi yang diperebutkan.

Pihak panitia beserta Pemerintah Desa Balokang berharap seluruh rangkaian tahapan penghitungan hingga penetapan nanti dapat berjalan dengan lancar, aman, dan menjunjung tinggi nilai-nilai demokratis.

Dengan begitu, figur-figur BPD yang lahir dari rahim pilihan rakyat ini nantinya mampu menjalankan fungsi legislasinya secara optimal, menjadi penyambung lidah masyarakat, sekaligus menjadi mitra kontrol yang objektif bagi jalannya roda pemerintahan desa hingga tahun 2034 mendatang.