Disarankan:
Petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan KUMKM, serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya sebelumnya telah memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke depan bekas Kantor Pemkab Tasikmalaya, tak jauh dari Pos Polisi Tamankota.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Petugas gabungan dari Satpol PP, Dinas Perindustrian dan Perdagangan KUMKM, serta Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tasikmalaya sebelumnya telah memindahkan Pedagang Kaki Lima (PKL) ke depan bekas Kantor Pemkab Tasikmalaya, tak jauh dari Pos Polisi Tamankota.
Namun, para PKL berencana kembali berjualan di area Masjid Agung Kota Tasikmalaya, lokasi yang selama ini menjadi tempat mereka mencari nafkah. Bahkan, pada Sabtu (13/12/2025) malam, para PKL dikumpulkan oleh ketuanya untuk menyampaikan rencana kembali ke lokasi semula, yakni trotoar Tamankota.
Ketua PKL Masjid Agung, Hendra, menegaskan bahwa dirinya siap bertanggung jawab atas keputusan tersebut.
“Besok kembali lagi ke sana (depan Masjid Agung), saya ketua saya yang bertanggung jawab,” kata Hendra.
Ia mengungkapkan, rencana kembali berjualan di lokasi semula dilatarbelakangi kekecewaan para PKL terhadap Pemerintah Kota Tasikmalaya yang dinilai tidak konsisten dalam kebijakan penataan.
“Karena pemerintah tidak berkomitnen khususnya yang kemarin ada rapat koordinasi di Aula Pol PP, yang mereka katakan akan merelokasi PKL dan mainan sesuai dengan rencana mereka yaitu PKL akan dagang seperti L gitu tempatnya,” ucapnya.
Menurut Hendra, para PKL hanya diperbolehkan berjualan di depan bekas Kantor Pemkab Tasikmalaya, sementara PKL yang berada di kawasan Jalan Pemuda tidak mendapatkan ruang yang sama.
“Kalau seperti ini terlalu banyak masyarakat PKL yang banyak korban, tidak bisa dipaksakan seperti ini,” ungkapnya.
Hendra juga menyebutkan, sebagian besar PKL sangat antusias untuk kembali berjualan di area Masjid Agung karena dinilai lebih layak dan memiliki potensi pembeli yang lebih besar.
“Teman-teman sangat antusias, itu keinginan mereka, saya pribadi selaku ketua sudah berupaya bersinergi dengan pemerintah, kenapa pihak pemerintah tidak mendengarkan suara kami, tolong dibantu dong, pemerintah itu nganggap kami itu siapa?,” ungkapnya.
Ia menambahkan, apabila pemerintah ingin merelokasi PKL ke depan bekas Kantor Pemkab Tasikmalaya maupun ke Jalan Pemuda, seharusnya lokasi tersebut sudah dalam kondisi steril dan kondusif.
“Kalau seandaiannya belum kondusif, berarti pemerintah ingin membenturkan kami selaku pengurus, minimal sosialisasi, di sana ada sekre FkKPI hargai juga, di sana ada tempat mangkal ojol, hargai juga mereka, jangan lalu pemerintah membenturkan kami, memindahkan ke tempat yang belum mereka sosialisasikan, kan lucu,” terangnya.
Hendra menegaskan, mulai Minggu (14/12/2025), para PKL akan kembali berjualan di area Masjid Agung Kota Tasikmalaya.
“Kami tidak akan melawan pemerintah, tapi saya akan pertahankan sampai kapan pun, karena mereka saudara saya, sedari saya PKL dari kecil,” tegasnya.
Sementara itu, sejumlah pedagang mengaku mengalami penurunan pendapatan sejak dipindahkan ke depan bekas Kantor Pemkab Tasikmalaya. Lia, salah seorang PKL, menyebut penurunan omzet yang dirasakannya sangat signifikan.
“Jelas sangat beda, lenurunannya hampir 80 persen kita di sini, beda saat di sana,” kata Lia.
Ia mengaku kondisi tersebut membuatnya kesulitan memenuhi kebutuhan sehari-hari, bahkan harus meminjam uang untuk keperluan anak sekolah.
“Ini gak gak bohong saya pinjak, buat beli beras aja sekarang susah. Teman-teman PKL banyak yang tidak dagang di sini, karena gak kebagian lahan, kalau misalnya di Jalan Pemuda bisa untuk jualan mereka bisa berjualan,” pungkasnya.
