Disarankan:
Polemik pengangkatan Dewan Pengawas RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya berlanjut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) setelah Wali Kota Viman Alfarizi Ramadhan digugat seorang warga.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Polemik pengangkatan Dewan Pengawas (Dewas) RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya kini berlanjut ke ranah hukum. Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, digugat oleh seorang warga melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait keputusan pengangkatan jajaran Dewas rumah sakit tersebut.
Perkembangan perkara ini turut mendapat perhatian DPRD Kota Tasikmalaya. Wakil Ketua DPRD, H. Wahid, menyatakan bahwa pihak legislatif sejak awal telah meminta penjelasan kepada pemerintah daerah mengenai polemik tersebut.
Menurut Wahid, DPRD telah melakukan klarifikasi melalui dua alat kelengkapan dewan, yakni Komisi I yang membidangi pemerintahan dan Komisi IV yang membidangi kesehatan.
"Sedari awal, dewan sudah memanggil pihak pemerintah. Kita minta konfirmasi langsung soal polemik pengangkatan Dewas RSUD dr. Soekardjo itu," kata Wahid, saat ditemui di salah satu kegiatan di wilayah Kecamatan Tawang, Rabu (11/11/2026).
Ia menjelaskan, dari tiga orang yang dilantik sebagai Dewan Pengawas RSUD dr. Soekardjo, terdapat satu nama yang menjadi perhatian masyarakat. Nama tersebut dipersoalkan karena diduga terdapat persoalan dalam prosedur pengangkatan maupun pemenuhan persyaratan.
Isu tersebut kemudian memunculkan beragam tanggapan di tengah masyarakat. Namun, Wahid menyebut DPRD telah meminta pemerintah menjelaskan mekanisme dan dasar pengangkatan seluruh anggota Dewas.
" Saat pemanggilan itu, pemerintah susah menjelaskan semuanya, termasuk bagaimana mekanisme pengangkatan Dewas di RSUD. Memang ada satu orang yang dianggap mungkin ada kesalahan prosedur atau tidak memenuhi salah satu syarat," ucap Wahid.
Meski demikian, Wahid menegaskan bahwa DPRD menghormati langkah hukum yang ditempuh warga melalui gugatan ke PTUN. Menurutnya, setiap warga negara memiliki hak untuk mempersoalkan kebijakan atau keputusan yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan.
"Siapapun boleh mempersoalkan sesuatu yang dianggap menyalahu aturan. Itu hak setiap warga negara, tanpa pandang bulu. Jakur hukum adalah upaya untuk mencari keadilan," katanya.
Di sisi lain, Wahid menyebut Wali Kota Tasikmalaya telah menyiapkan langkah untuk menghadapi gugatan tersebut. Pemerintah daerah, menurut informasi yang diterimanya, telah mempersiapkan jawaban serta bukti-bukti yang akan disampaikan dalam proses persidangan.
"Pak Wali juga saya lihat sudah mempersiapjan langkah-langkah terkait pelaporan ke PTUN tersebut. Soal salah dan benarnya, ya kita menunggu hasil putusan daei sidang gugatan itu," pungkas Wahid.
Wahid pun mengajak masyarakat untuk mengikuti perkembangan perkara tersebut melalui proses hukum yang sedang berjalan. Ia menilai, kepastian mengenai polemik pengangkatan Dewas RSUD dr. Soekardjo perlu menunggu putusan pengadilan.
Dengan demikian, persoalan yang menjadi perhatian publik ini akan diuji melalui mekanisme hukum. Hasil persidangan PTUN nantinya diharapkan memberikan kejelasan mengenai gugatan terhadap keputusan pengangkatan Dewan Pengawas RSUD dr. Soekardjo Kota Tasikmalaya.
