Tangani Kasus KBGO di Tasikmalaya, UPTD PPA dan Dinsos Jamin Privasi Korban

TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com – Penanganan kasus Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) di Kota Tasikmalaya kini dilakukan secara cepat dan terkoordinasi. UPTD PPA Kota Tasikmalaya bekerja sama lintas sektor dengan LK3 Dinas Sosial serta organisasi perempuan untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan trauma tanpa jeda.

Begitu laporan masuk, tim gabungan langsung diterjunkan ke lapangan. Langkah awal penanganan difokuskan pada pendampingan psikologis serta pengamanan data pribadi milik korban.

Ketua LK3 Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, Lilis, memastikan bahwa proses konseling awal terhadap korban sudah berjalan. Selanjutnya, berkas perkara dirujuk ke Pekerja Sosial (Peksos) klinis untuk dilakukan asesmen yang lebih mendalam.

Menurut Lilis, pendampingan di lapangan juga terus dilakukan untuk menguatkan mental korban. Salah satu fokus utama tim saat ini adalah menjaga kerahasiaan informasi digital agar dampak KBGO tidak tersebar lebih luas.

"Kami bergerak cepat begitu menerima laporan agar masalah tidak melebar. Alhamdulillah saat konseling awal korban terlihat cukup adaptif dan ceria. Kami harap proses pemulihan berjalan lancar," ujar Lilis, Selasa (14/7/2026) siang.

Langkah cepat ini mendapat apresiasi dari organisasi mahasiswa. Ketua KOPRI PC PMII Kota Tasikmalaya, Layla Safitri, menyatakan bahwa pihaknya siap mengawal seluruh proses hukum yang berjalan.

"KOPRI Kota Tasikmalaya mengapresiasi gerak cepat UPTD di bawah kepemimpinan Bapak Epi Mulyana bersama LK3 Dinsos. Kasus KBGO dampak psikologisnya berat, sehingga respons cepat dan jaminan kerahasiaan sangat krusial. Kami berkomitmen mengawal agar korban dapat ruang aman, perlindungan hukum, dan pemulihan tuntas," kata Layla.

Dihubungi terpisah, Kepala UPTD PPA Kota Tasikmalaya, Epi Mulyana, menegaskan bahwa meski di tengah keterbatasan SDM, koordinasi intensif terus dijalin dengan LK3 dan mitra strategis lainnya.

"Fokus kami ada dua, pemulihan psikologis atau trauma healing korban, serta proteksi kerahasiaan privasi agar tidak terekspos luas di masyarakat," tegas Epi.

Epi menambahkan, UPTD PPA juga telah menyiapkan tim advokasi hukum yang bertugas mengedukasi jalur hukum yang tepat. Hal ini dilakukan agar proses penanganan tidak menimbulkan dampak sosial baru yang justru merugikan korban.

"Kami memastikan setiap laporan KBGO akan ditangani dengan prinsip cepat, aman, dan berpihak kepada korban," pungkasnya.