Disarankan:
Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tasikmalaya, Diky, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib sekitar 116 sukarelawan (sukwan) kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya. Langkah ini diambil pasca-aksi mogok kerja para sukwan beberapa minggu lalu akibat honor yang belum cair.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com — Pelaksana Harian (Plh) Wali Kota Tasikmalaya, Diky, menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan nasib sekitar 116 sukarelawan (sukwan) kebersihan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya. Langkah ini diambil pasca-aksi mogok kerja para sukwan beberapa minggu lalu akibat honor yang belum cair.
Pernyataan tersebut disampaikan Diky secara langsung di hadapan para sukwan kebersihan di Kantor DLH Kota Tasikmalaya, Selasa (19/5/2026).
Meski memiliki batasan kewenangan birokrasi, Diky memastikan bahwa formulasi solusi terkait polemik anggaran ini akan segera digodok dalam rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk kemudian disodorkan ke pimpinan kepala daerah definitif.
"Sebagai Plh, kami tidak memiliki kewenangan penuh mengambil keputusan strategis, terutama terkait anggaran. Kami hanya membuat rancangan dan mencoba mengajukan solusi dari permasalahan yang ada, termasuk masalah sukwan ini," ujar Diky, Selasa (19/5/2026).
Diky menyampaikan permohonan maaf secara terbuka atas ketidaknyamanan yang terjadi, sekaligus melayangkan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas kebersihan garda terdepan tersebut. Menurutnya, peran sukwan sangat vital bagi keberlangsungan hidup masyarakat kota.
"Terima kasih kepada sukwan karena Tasik bisa kakeueum (tenggelam) ku sampah kalau tidak ada mereka. Ini artinya ada force player yang harus dipikirkan betul oleh pemerintah," ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut konkret, Diky membeberkan bahwa pihak TAPD akan merancang usulan formal berupa rekomendasi pemberian insentif bagi para sukwan untuk diserahkan kepada pimpinan daerah.
"Besok itu adalah rekomendasi kita mengusulkan bisa tidak dapat insentif, butuhnya sekian. Sifatnya rekomendasi untuk pimpinan nanti. Bukan karena tekanan, tapi karena kebutuhan; masyarakat Tasik butuh bersih dari sampah," tegas Diky.
Kendati demikian, ia bersikap realistis dengan mengakui bahwa kondisi postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tasikmalaya saat ini sedang tidak baik-baik saja, sebuah fenomena fiskal yang juga dialami oleh hampir seluruh daerah di Indonesia. Oleh sebab itu, besaran usulan insentif nantinya akan disesuaikan secara proporsional dengan kemampuan keuangan daerah.
"Janji kami satu, kami akan berjuang dan berusaha untuk 116 orang kurang lebih ini. Kita juga optimis ini bisa disetujui pimpinan, mudah-mudahan. Tapi kita tidak boleh mendahului beliau, kita hanya bisa ajukan rekomendasi terbaik," pungkasnya.
