Disarankan:
Tim Advokasi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya nomor urut 2, Ivan Dicksan dan Dede Muharam secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran politik uang, intimidasi, dan pelanggaran administratif lainnya yang dilakukan oleh salah satu kandidat pada Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 ke Bawaslu Kota Tasikmalaya, Senin (2/12/2024) sore.
TASIKMALAYA, NewsTasikmalaya.com - Tim Advokasi Paslon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tasikmalaya nomor urut 2, Ivan Dicksan dan Dede Muharam secara resmi melaporkan dugaan pelanggaran politik uang, intimidasi, dan pelanggaran administratif lainnya yang dilakukan oleh salah satu kandidat pada Pilkada Kota Tasikmalaya 2024 ke Bawaslu Kota Tasikmalaya, Senin (2/12/2024) sore.
Ketua Tim Advokasi Hukum Ivan-Dede, Latief Surjana, bersama tiga anggota tim lainnya, mendatangi Kantor Bawaslu dengan membawa sejumlah bukti, termasuk 10 video yang menunjukkan dugaan praktik politik uang, intimidasi, dan upaya menghalangi pemilih untuk menggunakan hak suara mereka.
Menurut Latief, dugaan politik uang dilakukan secara masif di hampir seluruh kelurahan di Kota Tasikmalaya. Ia menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga bertentangan dengan nilai-nilai religius yang menjadi ciri khas Kota Tasikmalaya.
"Pilkada kali ini merupakan kontestasi politik terburuk. Brutal dan tidak mencerminkan karakter religius Islami Kota Tasikmalaya," ujar Latief saat konferensi pers di Sekretariat Ivan-Dede di Jalan HZ Mustofa.
Latief juga menyatakan bahwa timnya siap menyerahkan tambahan bukti jika diminta oleh Bawaslu untuk mendukung laporan tersebut.
Latief berharap Bawaslu segera menindaklanjuti laporan ini agar menjadi pelajaran bagi semua pihak. Ia menilai bahwa kecurangan semacam ini mencoreng proses demokrasi dan memberikan contoh buruk bagi generasi mendatang.
"Ketika praktek kecurangan terjadi secara terang-terangan, kami harus meresponsnya dengan melapor. Ini penting sebagai bahan pembelajaran politik bagi masyarakat Kota Tasikmalaya," tegasnya.
Latief menekankan bahwa kemenangan atau kekalahan dalam kontestasi politik sudah ada yang mengatur, tetapi prosesnya harus berlangsung jujur dan adil. Ia berharap pelaksanaan Pilkada ke depan bebas dari praktik yang melanggar hukum dan nilai agama.
"Jika praktik 'siraman rupiah' seperti ini terus terjadi, maka citra Kota Tasikmalaya sebagai kota religius akan tercoreng. Kami ingin demokrasi berjalan tanpa kecurangan," pungkasnya.
