Tinggal di Rumah Nyaris Roboh, Tati dan Keluarga Bertahan Hidup dalam Keterbatasan

BANJAR, NewsTasikmalaya.com — Sebuah rumah semi permanen di RT 4 RW 2 Dusun Cibeureum, Desa Balokang, Kota Banjar, Jawa Barat, menjadi saksi perjuangan hidup pasangan suami istri Tati (61) bersama keluarganya. Di rumah berukuran sederhana yang nyaris roboh itu, mereka tinggal bersama anak, cucu, dan tujuh anggota keluarga lainnya, total sebelas jiwa yang hidup dalam keterbatasan.

Setiap kali hujan turun, rasa cemas menyelimuti seluruh penghuni rumah. Dinding bambu yang lapuk, atap bocor, dan lantai tanah yang becek membuat mereka harus berjaga sepanjang malam.

“Kalau hujan deras, kami takut rumah ini ambruk. Tapi mau bagaimana lagi, kami tidak punya tempat lain,” ujar Tati saat ditemui di kediamannya, Senin (20/10/2025).

Tati bercerita, tiga tahun lalu ia membeli rumah tersebut seharga Rp500 ribu. Namun, bangunan itu berdiri di atas tanah milik orang lain.

“Kami hanya beli bangunannya, tanahnya bukan milik kami,” tuturnya.

Suaminya bekerja sebagai buruh tani dengan penghasilan yang tidak menentu. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, keluarga ini mengandalkan hasil kerja seadanya dan bantuan tetangga.

“Kadang cuma makan nasi dan garam. Kalau ada rezeki lebih, bisa beli sayur,” tambah Tati lirih.

Kondisi rumah yang mereka tempati jauh dari kata layak. Dinding bilik bambu mulai keropos, atap bocor di banyak titik, dan lantai tanah yang tergenang air hujan menjadi tantangan harian. Tak ada kamar yang tertutup rapat, hanya sekat seadanya untuk membagi ruang tidur.

Tati mengaku sudah beberapa kali mengajukan permohonan bantuan, namun hingga kini belum ada tindak lanjut.

“Kami ingin punya rumah yang aman, tidak mewah, asal tidak takut roboh,” harapnya.

Kisah keluarga Tati mencerminkan potret kemiskinan yang masih membayangi sebagian warga di pelosok negeri. Di tengah geliat pembangunan dan program perumahan rakyat, masih ada keluarga yang hidup dalam ketidakpastian dan menanti uluran tangan dari pemerintah maupun masyarakat.

Pemerintah daerah diharapkan segera melakukan pendataan dan memberikan solusi nyata bagi warga yang tinggal di rumah tidak layak huni. Sebab, hunian yang aman dan sehat bukan hanya kebutuhan, tetapi juga hak dasar setiap warga negara.