Wali Kota Banjar Gandeng PGRI Atasi Anak Tidak Sekolah, Encang Zaenal Terpilih Jadi Ketua Baru

BANJAR, NewsTasikmalaya.com — Pemerintah Kota Banjar mendorong kolaborasi strategis dengan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) dalam upaya menuntaskan persoalan anak tidak sekolah di wilayahnya. Wali Kota Banjar, Sudarsono, secara khusus menyerukan hal tersebut saat membuka Konferensi Kota XXIII PGRI Banjar di Aula Toserba Pajajaran, Rabu (2/7/2025).

Dalam forum tersebut, Sudarsono menyampaikan keprihatinannya terhadap belum terpantau jelasnya kelanjutan pendidikan sekitar 1.350 siswa lulusan sekolah dasar. Padahal, Pemkot Banjar telah menggratiskan program Wajib Belajar 12 Tahun sebagai bentuk komitmen terhadap akses pendidikan yang merata.

"Saya ingin PGRI ikut membantu melakukan pelacakan anak-anak yang belum terdata apakah melanjutkan sekolah atau tidak. Jangan sampai ada yang terlewat karena alasan ekonomi," ujar Sudarsono.

Seruan ini pun mendapat respons cepat dari pengurus PGRI yang baru saja terbentuk. Dalam konferensi yang sama, Encang Zaenal Muarif resmi terpilih sebagai Ketua PGRI Kota Banjar Periode 2025–2030, menggantikan kepemimpinan sebelumnya yang dipegang Dadang Darul. Ia terpilih setelah mengungguli kandidat lain, Ruhimat.

Encang, yang juga guru di SMAN 3 Banjar, menilai bahwa masalah anak putus sekolah tak hanya menyangkut biaya pendidikan, tetapi juga beban ekonomi keluarga dan minimnya laporan dari orang tua siswa.

“Kami sudah punya program infak di sekolah yang terbukti bisa membantu siswa kurang mampu. Model ini bisa direplikasi untuk menekan angka anak putus sekolah di Banjar,” ujar Encang.

Ke depan, Encang menegaskan PGRI Banjar akan mengambil peran lebih aktif sebagai mitra pemerintah yang mandiri dan independen. Ia juga menargetkan penguatan kualitas guru serta peningkatan mutu pendidikan sebagai fokus utama dalam kepemimpinannya.

Mengusung tema Transformasi PGRI Menuju Banjar Berdaya Bangun Masagi, konferensi kali ini menandai semangat baru bagi organisasi profesi guru di Banjar. Harapannya, sinergi antara PGRI dan pemerintah kota mampu membentuk ekosistem pendidikan yang inklusif, adil, dan berkarakter.